Perdana Menteri Baru Naftali Bennett Bersumpah Satukan Israel, Sekuat Apa Koalisinya?

Warta Ekonomi, Tel Aviv -

Perdana Menteri Israel yang baru, Naftali Bennett, telah berjanji untuk menyatukan bangsa yang tengah dilanda kebuntuan politik selama bertahun-tahun. Dia mengatakan pemerintahnya akan "bekerja demi semua orang", menambahkan bahwa prioritasnya adalah reformasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pemotongan birokrasi.

Nasionalis sayap kanan akan memimpin koalisi partai-partai yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memenangkan mosi tidak percaya dengan selisih tipis hanya satu kursi pada Minggu (13/6/2021). Dia menggantikan Benjamin Netanyahu, yang dipaksa mundur dari jabatannya setelah 12 tahun.

Baca Juga: Naftali Bennett: Pemimpin Israel yang Baru tapi Rasa Lama

Bennett, pemimpin partai Yamina, akan menjadi perdana menteri hingga September 2023 sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan. Dia kemudian akan menyerahkan kekuasaan kepada Yair Lapid, kepala partai Yesh Atid yang berhaluan tengah, untuk dua tahun lagi.

Netanyahu --perdana menteri terlama Israel-- akan tetap menjadi kepala partai sayap kanan Likud dan menjadi pemimpin oposisi. Selama debat hari Minggu di Knesset (parlemen) di Yerusalem, Netanyahu berjanji: "Kami akan kembali."

Koalisi baru itu disetujui dengan 60 suara berbanding 59, dengan satu abstain. Setelah pemungutan suara, Netanyahu berjalan ke arah Bennett dan menjabat tangannya.

Dalam pidatonya, Bennett, 49, mengatakan: "Ini bukan hari berkabung. Ada perubahan pemerintahan dalam demokrasi. Itu saja.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa sehingga tidak ada yang harus merasa takut ... Dan saya katakan kepada mereka yang berniat merayakan malam ini, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Kami bukan musuh; kami adalah satu orang," seperti dilansir BBC, Selasa (15/6/2021).

Perwakilan dari Palestina telah bereaksi meremehkan pemerintah baru Israel.

"Ini urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," kata juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.

"Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kita lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak-hak kita," kata juru bicara Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza.

Baca Juga: Satu Tahun Jadi Juru Bicara: Ini Bukan tentang Angka

Baca Juga: Ahli Virologi dan Molekuler Biologi: Semua Vaksin Covid-19 Aman dan Sudah Diuji