Upaya Gotong Royong Maksimalkan Penanganan Covid-19 dan Kurangi Beban Daerah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkembangan penanganan Covid-19 pada minggu kelima pasca-libur Idulfitri menunjukkan kenaikan kasus mingguan masih didominasi provinsi-provinsi dari Pulau Jawa. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, menyebut bahwa 6 provinsi urutan teratas dalam kenaikan kasus berasal di Pulau Jawa.

Keenam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta naik 7.132 kasus; Jawa Tengah naik 4.426 kasus; Jawa Barat naik 2.050 kasus; DI Yogyakarta naik 973 kasus; Jawa Timur naik 939 kasus; serta Banten naik 440 kasus.

Baca Juga: Kegiatan Rumah Ibadah Ditidadakan di Zona Merah Covid-19

"Kenaikan kasus ini pada daerah tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Jawa Barat. Sementara, daerah asal mudiknya yaitu DKI Jakarta," kata Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (15/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di lain sisi, bagi provinsi yang telah mengalami penurunan kasus harus terus mempertahankan kondisinya sehingga bisa membantu wilayah tetangganya yang masih mengalami kenaikan kasus. Bantuan dapat diberikan terkait fasilitas pelayanan kesehatan pasien Covid-19. Cara gotong royong seperti ini, diharapkan membuat upaya penanganan berjalan lebih efektif dan maksimal.

Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang memungkinkan melakukannya seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat karena mengalami penurunan kasus. Jika memungkinkan, kedua provinsi itu dapat membantu wilayah tetangganya yang masih mengalami kenaikan kasus, yaitu Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bantuan dapat berupa logistik, sarana prasarana, dan lainnya sesuai kebutuhan.

"Begitupun dengan provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sikap gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia perlu diterapkan dalam penanganan Covid-19 antardaerah. Dengan begitu, pengendalian dapat terlaksana secara maksimal dan mengurangi beban daerah yang kasusnya masih tinggi," katanya.

Pemerintah daerah juga harus memanfaatkan forum komunikasi antar pimpinan daerah (Forkompinda) untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Pemerintah pusat siap membantu jika upaya kemandirian antardaerah ini tidak menemukan solusi.

Dalam penanganan saat ini, harus fokus untuk mengendalikan pertumbuhan kasus di daerah-daerah yang sedang mengalami kegentingan kasus. Caranya adalah dengan memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat dan menaati kebijakan pemerintah, termasuk membatasi mobilitas masyarakat di dalam dan luar negeri.

"Penting diketahui, apapun varian Covid-19 yang ada di masyarakat, apabila kita patuh dan disiplin protokol kesehatan serta mematuhi kebijakan pemerintah, dapat meminimalisasi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat," pungkas Wiku.