Langsung Suara Rakyat! Palestina Jangan Coba-coba Lanjutkan Pembicaraan dengan Israel atau...

Warta Ekonomi, Gaza -

Faksi Palestina pada Rabu (16/6/2021) memperingatkan Otoritas Palestina (PA) agar tidak melakukan negosiasi damai dengan pemerintah baru Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett.

Peringatan itu datang sebagai tanggapan atas laporan di Channel 12 yang mengklaim bahwa PA telah membentuk tim negosiasi untuk menangani masalah baru pemerintah atas permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Baca Juga: Langkah Perdana Koalisi Bennett Sukses Tolak UU Larangan Persatuan Keluarga Palestina

Menurut laporan tersebut, tim PA akan menuntut Israel kembali ke situasi yang ada di Tepi Barat sebelum Intifada Kedua. Ini berarti IDF tidak akan lagi memasuki Area A Tepi Barat untuk menangkap warga Palestina yang dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris.

Tim perunding PA juga akan menuntut kontrol atas area tambahan di Area B dan C. Kesepakatan Oslo yang ditandatangani oleh Israel dan PLO membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah kendali. Area A secara eksklusif dikelola oleh PA; Area B dikelola oleh PA dan Israel; dan Area C dikelola oleh Israel.

Seorang pejabat senior PA di Ramallah menolak mengomentari laporan Channel 12.

Pejabat itu menunjukkan, bagaimanapun, bahwa PA telah memberi tahu pemerintah Biden dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, tentang kesiapannya untuk kembali ke meja perundingan dengan Israel di bawah payung Kuartet, yang terdiri dari AS, Rusia. , Uni Eropa dan PBB.

“Kami percaya bahwa kami dapat bekerja dengan pemerintahan Biden karena sikap positifnya terhadap solusi dua negara. Bolanya sekarang ada di pengadilan pemerintah Israel yang baru” kata pejabat itu kepada The Jerusalem Post.”

Pada Selasa (15/6/2021), Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menekankan selama pertemuan dengan Perwakilan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Jon Hanssen-Bauer, pentingnya “menciptakan jalur politik yang serius yang mengakhiri pendudukan dan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Pembicaraan tentang kemungkinan dilanjutkannya kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina yang macet telah menuai kritik tajam dari dua faksi oposisi PLO, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).