Putus Kartu Kredit Pertamina, Ahok Lagi-Lagi Sukses Buat Kadrun dan BSH Galau ke Ubun-Ubun

Adapun, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, merespons aksi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menghapus fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, hingga komisaris. 

Baca Juga: Duh.. Ahok Udah Digaji Mahal, Masa Cuma Korek yang Kecil-Kecil Aja, Kerjanya Apa Pak Komisaris?

Baca Juga: Nggak Soal Sudah Minta Maaf, Babe Haikal Tetap Dipolisikan: Ahok Juga Begitu, Beh!

Menurut DPR, urusan kartu kredit perlu dilihat secara objektif. "Dari kami di Komisi VI memandang urusan kartu kredit untuk direksi Pertamina ini perlu dilihat secara adil dan objektif. Dilihat secara utuh semangat latar belakang penggunaannya dan juga fungsi kedinasannya," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

Lebih lanjut, orang Gerindra ini mengatakan bahwa bentuk budaya transparan Pertamina harus lebih digalakkan lagi. 

"Saya sebagai anggota DPR yang berada dalam komisi yang jadi mitra Pertamina, mendukung penuh terciptanya good corporate governance di perusahaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci terciptanya konsep good corporate governance ini. Sebagai bentuk transparansi itu adalah perlunya sistem cashless dalam setiap transaksi," katanya. 

Menurutnya lagi, penggunaan kartu kredit sebagai bentuk cashless, ia pun menilai hal ini  juga merupakan bentuk untuk meminimalisir transaksi gelap.

"Penggunaan kartu kredit itu merupakan salah satu bentuk manajemen cashless ini. Agar semuanya terbuka dan bisa diaudit kapan saja. Selain itu, saya rasa di seluruh BUMN semua pimpinannya menggunakan corporate credit card dengan alasan kepraktisan untuk tujuan kedinasan," katanya.

"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," tambahnya.

Karena itu, ia pun menyayangkan apabila sistem cashless ini justru malah ditarik.

"Masa Pertamina harus kembali menggunakan cash di saat seluruh dunia bergerak ke arah cashless payment. Saya yakin Presiden menugaskan dia (Ahok) ke Pertamina bukan untuk ngurusin corporate credit card. Terlalu mahal dia dibayar oleh Pertamina kalau hanya korek-korek yang kecil-kecil. Apakah ada Kilang Minyak, Petrochemical, atau infrastruktur hilir baru yang mulai dibangun saat dia menjabat sebagai komisaris utama?" kata dia.

"Lalu berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Hal ini tidak ada dalam Agenda RUPS. Dan juga belum ada persetujuan dari pemegang saham," tukasnya.