Bongkar Habis-habisan Borok Dana Haji, Rizal Ramli Sebut Jokowi Harusnya Pergi Melobi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik pengelolaan dana haji yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Kritiknya tersebut dia sampaikan melalui acara Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu (12/6/2021).

RR, sapaan akrab Rizal Ramli, mengomentari investasi dana haji yang menurutnya sebagian besar digunakan untuk infrastruktur negara.

Baca Juga: Tanpa Pandang Bulu, Kelakuan Ahok Dibongkar Habis-habisan, Rizal Ramli: Dia Nggak Cocok Jadi Bos

"Dana haji itu Rp120 triliun lebih. Rp90 triliun sudah diinvestasikan dalam jangka panjang dalam bentuk SBSN dan masuknya ke APBN. Itu ada semua bukti video di mana Jokowi katakan bisa dipakai untuk infrastruktur. Wakil Presiden Ma'ruf juga katakan Rp35 triliun ada di dalam infrastruktur," ujar Rizal.

Padahal, Rizal melanjutkan, infrastruktur merupakan proyek jangka panjang. Sementara, kebutuhan haji merupakan kebutuhan jangka pendek dan menengah.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dana haji yang nilainya hampir Rp120 triliun hanya memilii dana tunai sebesar Rp18 miliar, sisanya ada dalam bentuk deposito. "Bisa enam bulan atau satu tahun, tapi karena ini sumber bunga murah, pasti bank mintanya satu tahun," lanjutnya.

Rizal juga mengkritik pengelolaan keberangkatan haji yang menurutnya asal-asalan. Menurutnya, jika pemerintah ingin mengirim jemaah haji, seharusnya pemerintah sudah melakukan down payment lengkap sejak tiga bulan sebelumnya.

"Kalau normal kita kirim haji itu sekitar 220 ribu orang setahun, kalau dikali Rp70 juta jadi sekitar Rp15 triliun. Kalau bulan haji itu Juli, harusnya dua bulan lalu sudah dibereskan pembayarannya. Minimal bayar dulu dong down payment-nya," kata RR.

Terlebih, Arab Saudi hanya mengakui vaksin yang mendapat EUL (Emergency Use Listing) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), sedangkan Sinovac tidak termasuk ke dalam daftar tersebut.

"Arab Saudi hanya mengakui calon haji yang divaksin oleh tiga jenis vaksin, bukan Sinovac. Ya kerjain dong calon-calon haji ini untuk divaksin dulu. Seandainya dapat kuota, dia berangkat," kritiknya.

Rizal juga mengatakan seharusnya pemerintah mengirim perwakilan seperti menteri atau Presiden Jokowi sendiri ke Arab Saudi untuk melobi perihal kuota jemaah haji Indonesia. "Kita bayar semua preeleminary, kalau di-cancel kan bisa diatur balik uangnya. Ini yang seperti ini tidak dikerjakan tiba-tiba mutusin kita tidak naik haji," tukasnya.

Mantan Menko Kemaritiman tersebut menekankan, masalah utama dana haji ini akibat perencanannya yang asal-asalan.

"Itu (dana haji) diinvestasikan lewat suku bunga ke APBN, lewat holders syariah ke BUMN, ke lembaga keuangan syariah yang bermasalah. Ketiga jenis ini rata-rata tidak aman karena kebanyakan planning-nya asal, tidak ada studi yang jelas," tutupnya.