Isu Palestina dan Radikalisasi Timur Tengah, Seperti Apa Gambarannya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Konflik Israel dan Palestina sudah berlansung puluhan tahun telah digunakan oleh kelompok yang dianggap radikal di Timur Tengah seperti Ikhwanul-Muslimin (IM) dan Hizbut Tahrir (HT) untuk kepentingannya.

Hal ini disampaikan Irjen (Pol) Purn. Ansyaad Mbai, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Webinar Konflik Israel-Palestina dan Radikalisasi Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Marapi Consulting & Advisory di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Gus Dur Sempat Ingin Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, tapi Dijegal Rakyat Sendiri

Ansyaad Mbai mengatakan IM mendorong konflik ini menjadi konflik agama, padahal merupakan masalah politik. Tokoh Arab dan agama di Saudi Arabia juga beranggapan konflik ini masalah politik bukan agama, ujar mantan Kepala BNPT. Hussein Abri Dorongan, wartawan media nasional Tempo yang telah melakukan perjalanan jurnalistik di Irak dan Suriah, mengatakan ada dua faksi besar di politik Palestina yaitu Fatah dan Hamas.

“Fatah adalah kelompok moderat dan Hamas cenderung ekstrim,” Hamas yang berhaluan IM, tidak mau mengedepankan jalan damai dan berafiliasi dengan Iran, ujar Hussein.

Wartawan yang berkunjung ke kamp pengungsi para anggota ISIS dari Indonesia selanjutnya juga mengatakan, “yang membedakan dengan isu ISIS, konflik di Palestina adalah isu teritorial dan bukan Ideologi. " Husein dalam webinar juga menyampaikan penemuan awal perihal adanya usaha merekrut relawan “combatan” warga Indonesia untuk “siap berjihad mati” ke Palestina. 

Ansyaad Mbai lebih lanjut mengatakan isu Palestina sering digunakan untuk kepentingan politik domestik.

“Semua isu isu menyangkut masalah Timur Tengah akan menjadi bahan bagi kelompok radikal untuk mendelegitimasi Pemerintah, apa bila pemerintah tidak memperlihatkan keperpihakan kepada Palestina kususnya Hamas, pemerintah akan dianggap tidak berpihak kepada Islam, padahal bukan masalah agama disitu tetapi masalah politik.”

Perlu pencerahan dan sosialisasi agar isu ini tidak di jadikan amunisi untuk menyerang pemerintah bila tidak berpihak pada perjuangan Islam versi kelompok radikal, kata Ansyaad.