Fadli Zon Gak Terima Jalur Sepeda Proyek Mas Anies Dibongkar: Sudah Bagus...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik rencana pembongkaran jalur sepeda permanan di Jalan Sudirman-Thamrin Jakarta masih jadi sorotan. Usulan pembongkaran jalur sepeda ini sudah disetujui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon ikut menanggapi polemik itu. Ia tidak setuju dengan rencana pembongkaran jalur sepeda di Ibu Kota karena dinilai sudah bagus.

Baca Juga: Jalur Sepeda di Jakarta Bakal Dibongkar, PDIP Dukung, Anies Tersudut: Bukan Kebutuhan Warga

Fadli menyampaikan pandangannya itu melalui cuitannya di akun Twitternya, @fadlizon. Fadli menge-tweet itu menanggapi cuitan sosiolog Musni Umar yang menyampaikan mayoritas publik di DKI tolak pembongkaran jalur khusus sepeda.

Terkait cuitan Fadli, VIVA sudah mengkonfirmasi dan meminta izin untuk mengutipnya.

"Menurut sy jalur khusus sepeda di Jakarta sdh bagus, jgn dibongkar," tulis Fadli dikutip pada Jumat, 18 Juni 2021.

Bagi dia, jalur sepeda diibaratkan sebagai infrastruktur hidup sehat. Sebab, sudah banyak negara yang membuat jalur sepeda. Tak hanya untuk transportasi alternatif tapi juga olahraga.

"Ini sebuah infrastruktur hidup sehat n di byk negara sdh byk juga diterapkan, baik sbg transportasi alternatif maupun olahraga," tambah Fadli.

Usulan pembongkaran jalur permanen sepeda disampaikan politikus Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dia menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada Rabu, 16 Juni 2021.

Sahroni menilai jalur sepeda terkesan membuat diskriminasi pengguna jalan. Ia menekankan dengan pembongkaran jalur sepeda maka semua pelaku jalan bisa menggunakan area itu.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

Merespons usulan Sahroni, Kapolri Listyo Sigit setuju dengan usulan membongkar jalur sepeda. Kata Sigit, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI.

"Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," tutur Sigit yang juga eks Kabareskrim itu.