Pakar Sebut Kebijakan Covid-19 Harus Sasar Skala Mikro

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom senior Aviliani mengatakan, pemerintah harus melibatkan pejabat daerah di skala mikro dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19. Dia melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bahaya Covid-19 menurun sejak adanya vaksin.

Masyarakat cenderung merasa aman karena menanggap vaksin merupakan kunci dari pemulihan. Oleh sebab itu, Aviliani memandang perlu adanya keterlibatan dari pejabat di skala RT untuk bisa mengawasi warganya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak Drastis, Ekonomi Nasional Kembali Terancam

"Kita harus mencontoh Australia yang menjaga dengan ketat masyarakatnya. Kalau ada kumpul-kumpul, rumahnya didatangi. Jadi, RT itu harus dilibatkan kalau ada warganya yang kumpul-kumpul sehingga bisa membantu pemerintah," ungkap Aviliani dalam diskusi vritual yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (18/6/2021).

Terlebih, kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB atau PPKM memiliki dampak yang luar biasa terhadap jatuhnya ekonomi dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Dengan demikian, aktivitas pergerakan masyarakat perlu diawasi dengan ketat.

"Selama ini kebijakan baru di level daerah, bukan level paling kecil. Karena menurut saya, kalau tidak sampai unit terkecil itu tidak akan sustain," terangnya.

Pandangan tersebut juga diamini oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Khusaini.

Dia menilai, pemerintah harus membuat terobosan kebijakan baru dengan menyasar pada skala mikro. Menurutnya, kebijakan pemulihan ekonomi akibat pandemi harus dilakukan secara spesifik di setiap daerah, bukan disamaratakan secara nasional.

"Tidak cukup hanya makro, bisa jadi sektoral, bisa jadi sangat spasial," tuturnya.

Oleh sebab itu, Aviliani menambahkan, pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan anggaran untuk pengawasan pergerakan masyarakat di skala RT.

"Saya rasa mereka (pejabat RT) perlu dikasih anggaran untuk mengawasi warganya," ujar Aviliani.