Tolong!! Jangan Suruh Orang Pilih Pancasila atau Agama, Soalnya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Budayawan sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila. "Misalnya, saya ditanya pilih ajaran Katolik atau Pancasila, itu pertanyaan apa?" kata Romo Franz pada webinar dengan tema Pancasila: Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan? di Jakarta, Sabtu (19/6).

Ia menilai adanya pertanyaan memilih Pancasila atau agama sama saja dengan menggerogoti kesetiaan seseorang pada Pancasila karena memberi kesan memilih agama atau Pancasila.

"Jadi, yang membuat pertanyaan ini sendiri sebenarnya tidak Pancasilais," kata Romo Franz.

Baca Juga: Pembelajaran Pancasila untuk Siswa Harus Inovatif!

Jika pertanyaan yang sama ditujukan kepada umat Islam memilih Pancasila atau Alquran, hal itu berbahaya dan perlu diselidiki. Pancasila lahir bukan untuk bersaing dengan agama mana pun. Sehingga ke depan dia berharap tidak pernah ada lagi pertanyaan-pertanyaan memilih Pancasila atau agama maupun kitab suci.

Romo Franz juga meminta Pancasila tidak dilebih-lebihkan, apalagi sudah mengarah pada hal politis. Masalahnya, akan kontraproduktif karena meminta seseorang memilih Pancasila atau agama.

Untuk menjadi orang Indonesia, setiap orang tidak perlu melepaskan identitasnya masing-masing apakah itu suku, apalagi mengompromikan agama atau keyakinan. Sebagai manusia, kata dia, setiap orang memiliki keterikatan sosial kepada keluarga, kampung halaman, negara, dan tentunya pada agama.

Persoalan memilih Pancasila atau Alquran pertama kali mencuat dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sendiri mengaku tidak mengetahui adanya materi soal yang mempertanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.

"KPK dan saya tidak tahu tentang materi soalnya, metode dan bagaimana mekanisme evaluasinya, semuanya kami pasrahkan ke Badan Kepegawaian Negara," katanya.