Iran Blokir Aktivitas Komunitas Blockchain

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri Republik Islam Iran telah memblokir aktivitas Komunitas Blockchain Iran (IBC), tetapi asosiasi tersebut mengeklaim bahwa mereka masih belum menerima pemberitahuan langsung.

Dilansir dari laporan Cointelegraph (22/6/2021), Organisasi Urusan Sosial Kementerian meminta laporan tentang kinerja keuangan IBC dan berurusan dengan pertukaran cryptocurrency melalui pemberitahuan yang di-posting di surat kabar lokal Hamshahri Online minggu lalu, menurut sumber lokal.

Baca Juga: Tolak Kripto, China Tetap Lanjut Pengembangan Blockchain

Selama akhir pekan, kementerian memblokir kegiatan asosiasi, tetapi juru bicara IBC, Sepehr Mohammadi, yang juga merupakan CEO dari salah satu dari dua pertukaran crypto yang terdaftar sebagai sponsor situs web asosiasi, mengatakan tidak ada peringatan lisan atau tertulis yang diberikan kepada anggota dewan.

Dalam surat terbuka kepada Organisasi Urusan Sosial, ketua IBC mencatat bahwa memantau kinerja peserta ekosistem blockchain adalah hak asosiasi. Dia menambahkan bahwa mengeluarkan dan menerbitkan daftar peringatan bagi pengguna baru untuk menghindari jebakan juga merupakan misi bagi IBC.

Perusahaan Iran berisiko tinggi yang terlibat dalam crypto berada di daftar peringatan IBC, jadi Mohammadi percaya ini adalah penyebab utama larangan tersebut. "Kepentingan pribadi akan melakukan apa saja untuk menghentikan upaya IBC. Mereka berhasil memublikasikan pemberitahuan sebelum IBA diberitahu," tambahnya

Menurut media lokal, seorang anggota parlemen menuduh organisasi nonpemerintah domestik terkait crypto mentransfer mata uang asing ke luar negeri. Sebagai salah satu LSM di ruang crypto dan blockchain, IBC membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa asosiasi tersebut berfokus untuk mempromosikan teknologi blockchain di negara tersebut.

Mengikuti "larangan musim panas" untuk penambangan kripto, Iran mencari regulasi yang sehat untuk kripto. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya perlu melegalkan kegiatan cryptocurrency untuk melestarikan dan melindungi kepentingan nasional. Dia menyerukan studi bersama antara berbagai pihak untuk membangun kerangka hukum untuk cryptocurrency.