Keluhan PT Perkebunan Nusantara di DPR Harus Ditindaklanjuti Presiden

Jika negara dalam hal ini pemerintah dan DPR memiliki komitmen dan keberpihakan semestinya BUMN yang concern mengurusi soal gula menjadi prioritas. Kenapa PTPN maupun RNI tidak dikasih ijin import kalaupun dikasih sangat-sangat kecil sekali.

"Tentunya ini adalah game, tidak bakalan DPR RI yang notabenenya merupakan kepanjangan partai politik setuju. Meski BUMN menyumbang deviden ke negara selain pajak. Sehingga jaringan kementerian berbasis pangan dan industri hilirnya diminta oleh partai pendukung presiden terpilih," sesalnya.

Padahal, menurutnya, jika kuota impor gula diserahkan ke BUMN tata kelola industri gula tanah air bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa diurai dengan jelas kalau import diserahkan BUMN tidak akan ada fee yang bisa didistribusikan. Sehingga sasarannya adalah swasta yang bisa lebih leluasa mengatur semuanya.