Pengetatan Kembali PPKM Mikro, Pelaku Pariwisata Harapkan Stimulus Pemerintah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dari kebijakan pembatasan sosial seperti PPKM mikro. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan bahwa pembatasan pergerakan masyarakat membuat demand terhadap sektor pariwisata menghilang.

"Situasi sekarang ini yang jadi masalah itu pergerakan tidak ada, demand hilang. Itu yang menyebabkan industri pariwisata dan ekraf itu kena semua, habis terdampak," ujar Maulana dalam dialog virtual bertajuk Optimisme Pariwisata di Tengah Pandemi, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga: Kemenparekraf: Penggunaan Teknologi Ciptakan Nilai Tambah untuk Industri Pariwisata

Maulana mencontohkan pengalaman industri pariwisata pada tahun lalu saat pandemi mulai menyerang Indonesia. Ketika kebijakan PSBB diterapkan pada Maret 2020, aktivitas perhotelan di Indonesia mulai menurun. Bahkan, pada April 2020 ada yang mencapai 0 persen karena pelarangan seluruh aktivitas. Kondisi mulai membaik ketika PSBB mulai dilonggarkan pada Juni 2020.

"Jadi, kuncinya pergerakan tadi. Ini yang bikin rumit karena Covid-19 menahan pergerakan, tapi ekraf ini butuh pergerakan. Demand kita jadi uncertainty demand," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Maulana menyampaikan bahwa industri pariwisata menjadi sektor yang paling berharap pada stimulus pemerintah agar bisa bertahan.

Hal itu diamini oleh Direktur Hotel Indonesia Natour, Christine Hutabarat. Bantuan pemerintah yang diterimanya pada 2020 lalu bisa menopang biaya operasional bisnisnya yang sempat turun akibat rendahnya demand. Selain itu, stimulus pemerintah juga membantunya mengadakan pelatihan untuk para tenaga kerja agar bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pelaku industri kreatif Cokorda Istri Julyana Dewi. Pemilik Cyn Bali itu mengatakan dirinya banyak tertolong dari bantuan pemerintah serta pelaku swasta lain yang mengadakan pelatihan mengenai pemasaran produk secara daring. Dia berharap, program tersebut bisa terus dikembangkan dan menjadi program yang berkelanjutan.

"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan izin, permodalan, dan akses pemasaran untuk produk kami. Tapi terlepas dari itu, kadang tidak semua mengetahui kebijakan pemerintah. Jadi saya harap informasi bisa disebarkan lebih merata," terang Yana.

Para pelaku industri pariwata mengatakan akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM mikro.

"Kita sepakat PPKM mikro ini karena situasinya tidak memungkinkan akibat tsunami Covid-19 yang cukup tinggi. Namun, kami apresiasi juga pemerintah melakukan kebijakan melalui PPKM mikro, kalau sampe lockdown itu akan berbahaya untuk dunia usaha," tukas Maulana.