Jokowi: Pelebaran Defisit Anggaran demi Penanganan Covid

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kebijakan pelebaran defisit anggaran harus dilakukan pemerintah, mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perkeonomian.

Hal tersebut diungkapkannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2020 di Istana Negara, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga: Menkes Yakinkan Anggaran Covid-19 Masih Ada

Jokowi mengatakan, sejak pandemi Covid-19 muncul di tahun 2020, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah extraordinary, di antaranya dengan perubahan APBN. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan serta memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama tiga tahun.

"Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," tegasnya.

Pemerintah lanjut Jokowi juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama, seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI).

"Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, alhamdulillah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan dan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan. Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal II tahun 2020, yaitu -5,32%, tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom. Ekonomi Indonesia tumbuh membaik, sampai kuartal I-2021 kita berada di minus 0,74%," pungkasnya.