Presiden Pro-Bitcoin, Tanzania Dikabarkan Bakal Cabut Larangan Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank of Tanzania dilaporkan bekerja untuk membatalkan larangannya terhadap crypto di tengah komentar cryptocurrency yang menguntungkan dari presiden negara itu.

Dilansir dari Cointelegraph (28/6/2021), bank sentral Tanzania telah mulai mengerjakan arahan dari pemerintah federal negara itu yang dapat melihat pembalikan larangan crypto November 2019.

Baca Juga: Usai Diretas, Platform Kripto AfriCrypt Hilang Bawa Bitcoin Miliaran Dolar

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, presiden Hassan mendesak bank sentral untuk mulai mengeksplorasi Bitcoin (BTC) dan aset digital awal bulan ini.

Pada saat itu, Hassan memerintahkan Bank of Tanzania untuk mengikuti perkembangan zaman, mengingat semakin populernya cryptocurrency.

Komentar positif tentang crypto ini muncul setelah Hukum Bitcoin El Salvador dan gelombang sentimen BTC positif di beberapa negara di Amerika Latin.

Namun, di Afrika, peraturan terkait kripto di luar larangan bank sentral belum muncul. Kembali pada bulan Februari, bank sentral Nigeria juga melarang lembaga keuangan di negara itu untuk melayani pertukaran crypto.

Bagi Abdulmajid Nsekela, ketua Asosiasi Bankir Tanzania, langkah tersebut dapat membantu mendiversifikasi transaksi keuangan di negara yang saat ini didominasi oleh pembayaran tunai.

Nsekela juga menggemakan komentar presiden tentang Bank of Tanzania yang perlu lebih mengenal pasar crypto, menambahkan, “elemen paling menantang bagi regulator adalah dikejutkan oleh inovasi.”

Menurut data dari Useful Tulips, platform yang melacak perdagangan BTC peer-to-peer di seluruh dunia, Tanzania menempati peringkat ketujuh dalam volume perdagangan peer-to-peer di Afrika Sub-Sahara. Nigeria masih menyumbang lebih dari setengah aktivitas perdagangan Bitcoin di kawasan itu.

Sementara peraturan crypto yang jelas belum muncul di benua itu, beberapa negara bekerja menuju mata uang digital bank sentral mengambang. Memang, bank sentral Nigeria dan Ghana telah mengeluarkan pengumuman tentang hal itu pada bulan Juni.