Unjuk Gigi Kekuatan Ekonomi, Palestina Rencana Terbitkan Mata Uang Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur Otoritas Moneter Palestina (PMA) Feras Milhem telah mengungkapkan bahwa bank proto-sentral yang tidak mengeluarkan mata uang domestik dan beroperasi di bawah kondisi politik dan ekonomi yang sangat ketat sedang menjajaki gagasan untuk menerbitkan mata uang digital Palestina.

Raja Khalidi, direktur Institut Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina, mengatakan kepada Bloomberg bahwa “kondisi ekonomi makro tidak memungkinkan mata uang Palestina, digital atau lainnya ada sebagai alat pertukaran.”

Baca Juga: Di Atas Aspal Panas Para Demonstran Anti-Pemerintah Palestina Kian Menjamur

Khalidi berpendapat, bagaimanapun, bahwa penerbitan beberapa bentuk mata uang digital oleh PMA dapat “mengirim sinyal politik untuk menunjukkan kekuatan moneter ke Israel.”

Pandangan Khalidi telah digaungkan oleh Barry Topf, mantan penasihat senior gubernur Bank of Israel, yang telah mengklaim bahwa mata uang digital Palestina “tidak akan menggantikan shekel atau dinar atau dolar. Ini tentu tidak akan menjadi penyimpan nilai atau unit akuntansi.”

Wilayah pendudukan Tepi Barat dan Gaza mungkin bukan tempat yang paling menguntungkan untuk meluncurkan mata uang digital yang dikeluarkan secara terpusat. Yang pertama telah menjadi sasaran blokade 14 tahun yang telah membawa ekonominya hampir runtuh, tunduk pada pembatasan Israel yang parah dan mengalami empat perang sejak 2008.

Yang terakhir berada di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina (PA), yang hanya memiliki kekuasaan pemerintahan terbatas yang berupa administratif tetapi bukan militer di bawah 40% dari Tepi Barat. Yurisdiksi PMA berbeda dari PA, meluas ke Gaza dan wilayah Tepi Barat di bawah kendali penuh Israel.

Di bawah ketentuan Protokol Paris tahun 1994, PMA memiliki kekuatan seperti bank sentral tetapi tidak dapat mengeluarkan mata uangnya sendiri. Tepi Barat dan Gaza tetap bergantung pada shekel Israel, di samping dinar Yordania dan dolar AS.

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg Television pada 24 Juni, Milhem mengatakan bahwa PMA sekarang sedang mempelajari masalah mata uang digital, sejalan dengan bank sentral di seluruh dunia, tetapi belum ada keputusan yang diambil untuk melanjutkan penerbitan. Ditanya tentang manfaat potensial dari langkah semacam itu, Milhem menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh institusi tersebut:

“Kami bertujuan untuk membatasi penggunaan uang tunai, terutama uang tunai Israel. Kami memiliki uang tunai Israel yang berlebihan di pasar kami sehingga kami memiliki masalah dalam mentransfer ke pihak Israel. Strategi kami adalah menggunakan mata uang digital untuk sistem pembayaran di negara kami dan mudah-mudahan menggunakannya untuk lintas batas pembayaran,” katanya dikutip dari Cointelegraph, Senin (28/6/2021).

Kekenyangan shekel di bank-bank Palestina disebabkan oleh pembatasan Israel pada transaksi tunai besar, yang diberlakukan dengan alasan kekhawatiran Anti-Pencucian Uang. Israel juga membatasi berapa banyak bank Palestina yang dapat mentransfer kembali ke Israel setiap bulan, menghadirkan kesulitan yang signifikan mengingat kedua ekonomi tumpang tindih dengan cara yang luas dan kompleks.

Di berbagai titik, bank-bank Israel juga mengancam akan menangguhkan layanan koresponden ke bank-bank Palestina. Dengan shekel yang melimpah, bank-bank Palestina terkadang terpaksa mengambil pinjaman tambahan untuk memenuhi kewajiban valuta asing mereka kepada pihak ketiga.

Israel juga mengelola pajak Palestina, dan terlambat mengeluarkan $1,14 miliar pendapatan yang dikumpulkan atas nama PA pada Desember 2020, setelah krisis politik selama tujuh bulan seputar upaya Israel untuk aneksasi ilegal lebih lanjut atas wilayah Tepi Barat yang akan de jure dan tidak hanya secara de facto, seperti sekarang.