PBB Bilang Hamas Bakal Terima Lagi Bantuan BBM Qatar untuk Gaza, Ini Alasannya

Warta Ekonomi, Yerusalem -

Utusan PBB untuk Timur Tengah pada Minggu (27/6/2021) mengatakan pengiriman bahan bakar yang didanai Qatar ke Jalur Gaza akan dilanjutkan. Ini terjadi untuk pertama kalinya sejak perang 11 hari bulan lalu antara Israel dan penguasa Hamas.

Langkah itu menunjukkan kembalinya pemahaman informal antara Israel dan Hamas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan situasi kelompok militan Islam telah berdagang dengan tenang untuk bantuan yang sangat dibutuhkan dan proyek-proyek pembangunan di wilayah yang diblokade.

Baca Juga: Hamas Siap Siaga Kasih Pukulan Serius Jika Israel Main-main dengan Rekonstruksi Gaza

"Bahan bakar itu akan dikirim ke pembangkit listrik satu-satunya Gaza mulai Senin," kata utusan PBB Tor Wennesland dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Associated Press, Senin (28/6/2021).

Badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di Gaza mengkonfirmasi pengiriman tanpa mengatakan siapa yang membayar bahan bakar. Militer mengatakan izin untuk pengiriman itu "bersyarat pada pemeliharaan stabilitas keamanan yang berkelanjutan."

Perang bulan lalu dihentikan oleh gencatan senjata informal yang ditengahi oleh Mesir. Hamas telah menuntut pelonggaran blokade yang signifikan, sementara Israel telah berjanji untuk menanggapi secara militer bahkan serangan kecil dari wilayah tersebut.

Pengiriman bantuan Qatar kontroversial di Israel, di mana para kritikus mengatakan itu memberi penghargaan kepada militansi. Ketika dia menjadi menteri pendidikan, Perdana Menteri Naftali Bennett saat ini dalam sebuah wawancara 2018 dengan media Israel membandingkannya dengan “uang perlindungan.”

Qatar telah menyediakan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membayar listrik, membantu Hamas menutupi gaji pegawai negerinya dan memberikan tunjangan bulanan kepada keluarga miskin. Qatar juga mendanai pembangunan jalan dan rumah sakit baru di Gaza.

Israel dan Mesir memberlakukan blokade yang melumpuhkan di Gaza pada 2007 setelah Hamas merebut kekuasaan dari pasukan saingan Palestina. Israel mengatakan pembatasan diperlukan untuk menjaga Hamas dari mengimpor sumber daya militer, sementara kritikus blokade melihatnya sebagai hukuman kolektif lebih dari 2 juta penduduk Palestina di wilayah itu.