Pembukaan Pariwisata Batal, Pengamat Minta Pemerintah Terapkan 9 Level Ini untuk Selamatkan Bali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pembukaan pariwisata Bali pada Juli 2021 mendatang akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Pulau Dewata tersebut.

Pengamat pariwisata Taufan Rahmadi menilai keputusan itu akan membuat ekonomi Bali semakin terpuruk dan menjauhkan Indonesia dari target-target pemulihan yang diharapkan.

Baca Juga: Tak Menyerah! Ini Cara Pelaku Sektor Pariwisata Bertahan di Tengah Pandemi

"Keputusan membatalkan ini saya lebih melihatnya pada kekhawatiran pemerintah akan melonjaknya angka positif Covid-19 yang sebenarnya bisa dikurangi risikonya dengan penegakan prokes yang ketat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).

Taufan merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan 4 level Selandia Baru yang berhasil menghentikan penyebaran virus Covid-19 di negara tersebut. Menurutnya, Indonesia bisa menerapkan kebijakan tersebut menjadi 9 tahap berikut.

Level 1: Melakukan lockdown di Bali selama 14 hari ("Nyepikan Bali")

Level 2: Menerapkan physical distancing secara tegas dan konsisten

Level 3: Menerapkan isolasi mandiri secara menyeluruh, termasuk menegakkan kebijakan bekerja dari rumah

Level 4: Menutup semua tempat publik, termasuk sekolah

Level 5: Setelah lockdown selama 14 hari selesai, lakukan swab antigen massal untuk seluruh warga Bali hingga mencakup level banjar-banjar di desa

Level 6: Mulai lakukan pembukaan bertahap di Bali menuju era kebiasaan baru atau new normal

Level 7: Pembukaan bandara untuk penerbangan nasional

Level 8: Pembukaan bandara untuk penerbangan internasional

Level 9: Pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara di Bali

Taufan menekankan kebijakan tersebut bisa berhasil jika terdapat koordinasi dari seluruh pihak, seperti yang terjadi di Selandia Baru.

"Dengan didukung ketegasan dari pemimpinnya, Perdana Menteri Jacinda Ardern, serta kesadaran dari warga negaranya, saat ini Selandia Baru sudah berada di zona hikau dengan tidak ada penambahan kasus lagi," tambahnya.

Pengamat pariwisata tersebut menilai penundaan kembali pembukaan pariwisata pada Juli mendatang dapat dijadikan momentum untuk memulai sebuah proses baru dalam memulihkan Bali.

Kebijakan bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari level desa, kecamatan, kabupaten, hingga akhirnya merata pada seluruh wilayah provinsi.

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pemegang kebijakan, baik di pusat maupun daerah, memiliki persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan pemulihan pariwisata Bali di tengah situasi pandemi.

"Membangkitkan pariwisata di Bali bisa dimulai dengan berdampingan hidup dengan Covid-19. Artinya berwisata yang dilakukan adalah berwisata yang bertanggung jawab atas penerapan prokes dalam setiap bentuk pelayanannya," tukasnya.