Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sikap Keras Iran dan Amerika Memperumit Negosiasi buat Hidupkan Kesepakatan Nuklir

Sikap Keras Iran dan Amerika Memperumit Negosiasi buat Hidupkan Kesepakatan Nuklir Kredit Foto: CNN
Warta Ekonomi, Teheran -

Ketua parlemen Iran mengatakan pada Minggu (27/6/2021) bahwa Teheran tidak akan pernah berbagi dengan pengawas nuklir PBB terkait rekaman aktivitas di beberapa situs nuklirnya. Ini bukti tanda retorika yang mengeras oleh Iran dan Amerika Serikat (AS) selama negosiasi yang berkepanjangan dan semakin tegang yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Komentar oleh ketua parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, muncul beberapa hari setelah berakhirnya perjanjian terpisah antara Teheran dan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, yang memungkinkan badan PBB untuk sementara memantau aktivitas nuklir Iran. Kesepakatan itu dicapai pada bulan Februari dan diperpanjang selama satu bulan di bulan Mei.

Baca Juga: Rezim Bennett Dibuat Galau sama Kesepakatan Baru Nuklir Iran, Amerika Gimana?

"Tidak ada yang diperpanjang," kata Ghalibaf dalam sesi parlemen pada Minggu (27/6/2021), dikutip dari Stars and Stripes, Senin (28/6/2021).

“Tidak satu pun dari barang-barang yang tercatat di dalamnya akan pernah diserahkan ke badan tersebut dan berada dalam kepemilikan Republik Islam Iran,” tambahnya, merujuk pada IAEA.

Berakhirnya perjanjian pemantauan telah menambah tekanan pada pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, yang disebut Perjanjian Pemantauan Komprehensif Bersama atau JCPOA.

Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari JCPOA tiga tahun lalu, dan sebagai tanggapan, Iran mulai meningkatkan kuantitas dan kualitas pengayaan uraniumnya di luar batas yang ditetapkan oleh perjanjian itu.

Enam putaran negosiasi di Wina belum mencapai kesepakatan tentang kesepakatan yang ingin dipulihkan oleh pemerintahan Biden dan kepemimpinan Iran.

Iran sedang mengupayakan pencabutan ratusan sanksi yang diberlakukan AS yang telah mencekik ekonominya. Pemerintahan Biden ingin Iran kembali mematuhi ketentuan kesepakatan nuklir dan mengadakan pembicaraan yang bertujuan membatasi dukungan Teheran untuk pasukan proksi di Timur Tengah serta pengembangan rudal balistiknya.

Kemenangan bulan ini di Iran atas Ebrahim Raisi, seorang ulama garis keras yang menentang negosiasi dengan Amerika Serikat, telah menambah rasa urgensi atas pembicaraan tersebut. Raisi, yang menggantikan Presiden Hassan Rouhani, seorang moderat politik, akan menjabat pada Agustus.

Dalam beberapa hari terakhir, baik Amerika Serikat dan Iran dengan tegas mengatakan bahwa pembicaraan tidak dapat dilanjutkan tanpa batas waktu.

“Sudah cukup banyak negosiasi,” kata pemimpin negosiator nuklir Teheran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan komite keamanan nasional parlemen hari Minggu. “Sudah waktunya bagi negara-negara untuk membuat keputusan.”

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: