Desakan Lockdown: Antara Menyelamatkan Nyawa dan Ekonomi Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejauh ini, pemerintah hanya mengetatkan kebijakan PPKM mikro di sejumlah wilayah, bukan lockdown. Padahal lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah membuat banyak pihak mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown alias karantina wilayah.

Salah satu yang menyuarakan usul tersebut ialah Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurutnya, lockdown selama dua minggu bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 hingga menyelamatkan banyak nyawa.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," jelasnya sebagaimana dikutip dari akun Twitter @ProfesorZubairi, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Sesuai Rekomendasi WHO, BPOM Terbitkan Persetujuan Uji Klinik Ivermectin sebagai Obat COVID-19

Zubairi juga mengingatkan bahwa keadaan saat ini darurat dan serius. Ia bahkan menceritakan banyaknya jenazah pasien Covid-19 yang terlantar di depan rumah.

"Sudah ada sejumlah contoh pasien Covid-19 meninggal di luar rumah sakit. Bahkan jenazahnya terlantar di depan rumahnya. Ini pertanda serius. De facto, rumah sakit memang penuh dan mulai berlakukan pemilahan pasien. Jangan masa bodoh terhadap prokes. Keadaan darurat ini nyata," tegasnya.

Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, juga menegaskan perlunya keputusan politik yang tegas dalam menghadapi persoalan Covid-19.

"Herd immunity itu hanya mitos. Jika saya punya kuasa, saya akan perintahkan untuk lockdown. Public health first, economy follow (keselamatan masyarakat diutamakan, perbaikan ekonomi mengikuti). Tidak bisa dilakukan beriringan," ujarnya menegaskan.

Lockdown Penuh, Ekonomi Kolaps

Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan bentuk upaya penanganan pandemi Covid-19 sekaligus menjaga kondisi perekonomian negara. Menurutnya, jika lockdown diterapkan maka para pelaku usaha bisa tumbang.

"Ekonomi kita, dunia usaha, sudah melampaui limit bertahannya mereka. Kalau kita melakukan lockdown secara penuh, menutup semua aktivitas ekonomi, ekonomi kita akan kolaps," ungkap Piter saat dihubungi Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).

Oleh sebab itu, kebijakan yang dipilih oleh pemerintah adalah kembali mengetatkan PPKM mikro. Piter mengartikan kebijakan pemerintah tersebut sebagai upaya meningkatkan penganggulangan pandemi sekaligus memberi ruang agar ekonomi negara tetap hidup dan mampu bertahan.

Pengetatan kembali PPKM mikro itu bisa dipastikan akan berdampak pada menurunnya pendapatan bisnis para pelaku usaha. Tidak hanya kebijakan pemerintah yang akan melakukan pembatasan, tetapi masyarakat yang sadar akan bahaya Covid-19 juga akan membatasi aktivitas dirinya sendiri.

"Lonjakan kasus itu sendiri sudah membatasi. Masyarakat yang sadar akan membatasi diri sendiri, kemudian respons dari pemerintah juga membatasi. Jadi tingkat konsumsi akan menurun lagi," jelasnya.

Sementara, jika tingkat konsumsi masyarakat kembali menurun, aktivitas produksi secara otomatis juga mengalami penurunan. Situasi tersebut akan kembali memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tapi pelambatannya seberapa besar? Tergantung berapa lama pengetatan ini. Makin cepat kasusnya turun, makin minimal juga dampaknya," tukas Piter.

Dengan demikian, Piter memandang kebijakan pemerintah kembali mengetatkan PPKM mikro merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Pembatasan aktivitas perekonomian juga harus diiringi dengan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan.

"Sudah cukup lama pemerintah tidak menegur warga yang tidak disiplin prokes. Jadi, pemerintah juga harus tegas mencegah terjadinya kerumunan," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta meminta pemerintah menjunjung tinggi implementasi kebijakan PPKM mikro agar tepat sasaran.

"Mau apapun namanya, bagi kami yang paling penting itu implementasi di lapangannya. Mau usulan itu bagaimana, yang penting pengawasan dan implementasi pelaksanaannya tepat," tukas Tutum kepada Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).

Tutum menilai kebijakan protokol kesehatan dari awal pandemi pada Maret 2020 lalu hingga sekarang masih belum terlaksana dengan baik. Hal itu yang membuat lonjakan kasus Covid-19 terjadi lagi.

"Kalau (implementasi kebijakan) dilaksanakan dengan baik, apalah arti namanya. Tapi kalau itu kendor, di situlah problemnya," ujar Tutum.

Dewan HIPPINDO tersebut mengatakan kebijakan pembatasan memiliki dampak pada perkembangan ekonomi para pelaku usaha.

"Jam yang dibatasi itu mengganggu kunjungan. Contohnya, kapasitas yang ditentukan dengan jam yang diperpendek sangat memungkinkan orang jadi sungkan makan di restoran," lanjutnya.

Dengan kondisi tersebut, Tutum menilai para pelaku usaha juga turut menanggung beban akibat kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian pelaku usaha, padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para karyawan.

"Siapa yang mau menanggung beban itu? Mau tidak mau kami lagi," ungkapnya.