Terendus Jadi Tukang Jagal di Masa Lalu, Pakar HAM PBB Serukan Investigasi atas Ebrahim Raisi

Lebih dari 150 mantan pejabat PBB, otoritas HAM dan pakar hukum telah menuntut agar PBB membuka penyelidikan atas pembunuhan yang mereka katakan 'mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan'.

Presiden baru Iran berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS) atas apa yang AS dan aktivis katakan sebagai keterlibatannya sebagai salah satu dari empat hakim yang mengawasi pembunuhan tahun 1988.

Amnesty International menyebutkan jumlah yang dieksekusi sekitar 5.000, tetapi mengatakan dalam laporan 2018 bahwa 'jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi'.

Ketika ditanya tentang eksekusi setelah kemenangan pemilihannya, Raisi berkata: "Jika seorang hakim, seorang jaksa, telah membela keamanan rakyat, dia harus dipuji. Saya bangga telah membela hak asasi manusia di setiap posisi yang saya pegang sejauh ini."

Iran tidak pernah mengakui bahwa eksekusi massal terjadi di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusioner yang meninggal pada tahun 1989.

"Skala eksekusi yang kami dengar menyiratkan bahwa itu adalah bagian dari kebijakan yang sedang dijalankan... Bukan hanya satu orang," kata Rehman.

Dia juga mengatakan bahwa 'tidak ada penyelidikan yang tepat' atas pembunuhan pengunjuk rasa pada November 2019, kerusuhan politik paling berdarah sejak revolusi Islam 1979.

"Bahkan dengan perkiraan konservatif kita dapat mengatakan bahwa lebih dari 300 orang terbunuh secara sewenang-wenang, di luar proses hukum, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban dan tidak ada kompensasi," katanya.

"Ada impunitas yang meluas dan sistemik di negara ini untuk pelanggaran berat hak asasi manusia, baik secara historis di masa lalu maupun di masa sekarang."

Raisi mengamankan kemenangan dalam pemilihan umum yang ditandai dengan apatis pemilih atas kesulitan ekonomi dan pembatasan politik.

Raisi akan menjadi presiden kedelapan Iran mengambil alih dari Hassan Rouhani, seorang moderat yang telah menjabat maksimal dua masa jabatan empat tahun berturut-turut, pada 3 Agustus.

Raisi akan mengambil alih saat negara itu berupaya menyelamatkan kesepakatan nuklirnya dengan negara-negara besar dan membebaskan diri dari sanksi AS yang telah berkontribusi terhadap penurunan ekonomi.