AS Minta El Salvador Atur Kripto dengan Baik di Bawah Hukum

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik Victoria Nuland mengatakan El Salvador harus memastikan Bitcoin diatur dengan baik di bawah kerangka hukum barunya.

Dalam konferensi pers hari Rabu setelah pertemuan dengan Presiden Nayib Bukele, Nuland mengatakan Amerika Serikat mengambil “pandangan keras terhadap Bitcoin” setelah serangan ransomware di Colonial Pipeline dan menyarankan El Salvador mengambil pendekatan serupa.

Baca Juga: India Perlahan Ubah Haluan Soal Bitcoin dan Kripto

El Salvador mengeluarkan undang-undang pada bulan Juni yang membuat alat pembayaran sah Bitcoin (BTC), undang-undang yang akan mulai berlaku pada 7 September.

“Saya memang menyarankan kepada Presiden bahwa apa pun yang dipilih Salvador untuk dilakukan sehubungan dengan Bitcoin, Anda memastikan bahwa itu diatur dengan baik, transparan dan bertanggung jawab, dan Anda melindungi diri Anda dari aktor jahat,” kata Nuland dikutip dari Cointelegraph, Jumat (2/7/2021).

Pertemuan Nuland dengan Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Alexandra Hill Tinoco dijadwalkan sebagai bagian dari kunjungan ke El Salvador, Paraguay dan Panama pada akhir Juni untuk membahas migrasi, demokrasi, dan tujuan regional.

Namun, tampaknya crypto mungkin telah menjadi bagian dari agenda yang direncanakan. Pejabat AS termasuk Presiden Joe Biden telah membuat pernyataan publik yang membahas serangan ransomware pada infrastruktur penting setelah serangan cyber Colonial Pipeline menyebabkan penimbunan dan kekurangan gas di area tertentu di Amerika Serikat.

Diskusi tentang Bitcoin antara pejabat AS dan El Salvador muncul ketika Dana Moneter Internasional, atau IMF, berbicara dengan anggota parlemen di negara Amerika Tengah mengenai pinjaman untuk mendukung ekonomi lokal.

Departemen Luar Negeri AS dilaporkan mendukung perjanjian keuangan tersebut, meskipun IMF telah menyatakan keprihatinannya atas adopsi Bitcoin baru-baru ini di negara itu, dengan mengatakan langkah tersebut “menimbulkan sejumlah masalah ekonomi makro, keuangan, dan hukum yang memerlukan analisis yang sangat hati-hati.”