Perdana Menteri Vietnam Minta Bank Sentral Uji Mata Uang Digital di Blockchain

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Negara Vietnam dilaporkan akan menjadi bank sentral terbaru yang menyelidiki eksplorasi kelayakan dan operasional mata uang digital bank sentral (CBDC). Singkatannya, berbeda dari negara lain, sedang mencari untuk menguji mata uang digital yang akan secara tegas dibangun di atas teknologi blockchain, daripada protokol terpusat.

Dilansir dari Cointelegraph (6/7/2021), Perdana Menteri Pham Minh Chính mengumumkan inisiatif tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan e-government yang lebih luas. Bank sentral diharapkan untuk mengerjakan pengembangan dan implementasi percontohan dari tahun 2021 hingga 2023.

Baca Juga: Bank Sentral Israel Sebut Uji Coba CBDC Sedang Berlangsung

Pelukan politisi Vietnam terhadap teknologi blockchain, pada prinsipnya, tetap berbeda dari permusuhan luas mereka terhadap mata uang terdesentralisasi yang telah memopulerkan protokol yang mendasarinya. Negara tersebut melarang Bitcoin (BTC) pada tahun 2018 sebagai alat pembayaran sambil mempertahankan hak individu dan perusahaan untuk berinvestasi secara pribadi dalam kripto.

Larangan itu segera diikuti oleh arahan kepada lembaga kredit untuk membatasi layanan yang diberikan pada kegiatan terkait mata uang digital untuk mengurangi risiko pencucian uang. Terlepas dari kedua langkah tersebut, belum ada kerangka peraturan formal untuk pertukaran kripto yang beroperasi di negara tersebut.

Sejak musim semi 2020, pendekatan yang bermusuhan, tetapi relatif lepas tangan ini mulai bergeser. Pada bulan Mei tahun itu, Kementerian Keuangan Vietnam setuju untuk membentuk kelompok penelitian yang bertugas mempelajari dan membuat proposal kebijakan mengenai cryptocurrency dan aset digital. Kelompok itu, yang mencakup Bank Negara, juga termasuk regulator sekuritas negara itu, Departemen Perbankan dan Lembaga Keuangan, Departemen Umum Bea Cukai Vietnam, dan lainnya.

Huynh Phuoc Nghia, Wakil Direktur Institut Inovasi di Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh (UEH), mengatakan kepada wartawan bahwa karena pembayaran tanpa uang tunai terus meningkat di negara itu, pengakuan mata uang digital oleh Bank Negara akan membantu untuk lebih mempercepat proses ini.

Dalam pandangan Nghia, "Uang digital adalah tren yang tak terelakkan" dan melakukan uji coba akan membantu pemerintah menilai pro dan kontra dari berbagai pendekatan dan untuk mengeksplorasi mekanisme pengelolaan yang tepat.