Asosiasi Sawit dan Lembaga Penelitian Angkat Bicara Soal PE Sawit

Asosiasi Sawit dan Lembaga Penelitian Angkat Bicara Soal PE Sawit Kredit Foto: Antara/Wahdi Septiawan

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Bernard Riedo, menyatakan, penetapan besaran Pungutan Ekspor (PE) melalui penerbitan PMK Nomor 76/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 57/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan menjaga kinerja industri dan kinerja ekspor terlebih di tengah momentum kenaikan harga yang terus terkoreksi.

"Kebijakan ini mendorong terwujudnya hilirisasi," kata Bernard Riedo melalui keterangan tertulis, pada Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Forum Sawit Ini Dukung Percepatan Skim Kelapa Sawit Berkelanjutan

Lebih lanjut Bernard berharap, nilai PE dapat lebih rendah lagi untuk pengenaan produk hilir. "Levy yang rendah akan mendorong daya saing produk kita, terutama untuk destinasi yang membutuhkan produk langsung konsumsi. Dengan demikian, daya saing produk minyak goreng kemasan tujuan ekspor kita lebih bersaing daripada Malaysia," ungkap Bernard.

Di lain kesempatan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengutarakan bahwa kebijakan pemerintah dapat meningkatkan daya saing produk sawit di pasar global. Dengan tarif yang disesuaikan tersebut, para pengusaha dapat meningkatkan investasi untuk melakukan ekspansi.

"Ini penting saat pemerintah ingin pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat," kata Joko.

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan penyesuaian PE diberlakukan pada saat tepat. Memasuki tahun 2021, harga CPO terus terkerek naik hingga menembus US$1.008 per ton pada Mei lalu, tertinggi dalam rentang satu dekade. Hingga saat ini, harga CPO secara global berkisar pada level US$870-US$900 per ton.

Melonjaknya harga CPO berdampak pada peningkatan dana yang masuk dalam kas BPDPKS. Terkait hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan bahwa dana PE naik dari kisaran Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per bulan menjadi Rp3 triliun.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini pun menambah kuat sentimen positif bagi emiten sawit. Sebelumnya, dengan program hilirisasi serta gencarnya proyek biodiesel yang disokong dana kelolaan BPDPKS, industri sawit makin kokoh menggarap permintaan domestik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Analis Senior CSA Research, Reza Priyambada.

"Selain harga meningkat, pemerintah juga dorong produksi B30, dengan dua hal seperti ini peluang cuan. Itu adalah faktor yang pengaruhi industri secara keseluruhan," ujarnya.

Terlebih lagi, jika menengok kinerja emiten sawit selama setahun belakangan, mayoritas emiten memetik kinerja positif meskipun di tengah gejolak pandemi.

"Kalau lihat di masa pandemi, sepanjang 2020, sejumlah emiten sawit mencatatkan kinerja cukup positif walau dari pertumbuhan ada penurunan dari 2018-2020, tapi penurunan ini angkanya masih positif, mereka masih bisa peroleh laba dan ada peningkatan dari sisi pendapatan seiring meningkatnya harga CPO sepanjang 2020 untuk beberapa emiten," jelas Reza.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini