Ketum KADIN: Pandemi Jadi Pukulan Telak Bagi Dunia Usaha

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama setahun belakangan, menyebabkan dunia usaha mengalami pukulan telak.

“Sebanyak 8 dari 10 perusahaan mengalami penurunan permintaan yang disebabkan pandemi Covid-19,” kata Arsjad, dalam diskusi 'Kajian Tengah Tahun INDEF 2021: Bola Liar Vaksinasi Ekonomi?', Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Dampak Pandemi, Ketum KADIN Akui Daya Beli Masyarakat Turun

Arsjad menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 tentang dampak pandemi bagi dunia usaha, persentase perusahaan menurut perubahan pendapatan, sebanyak 82,85 persen perusahaan mengalami penurunan; sebanyak 14,6 persen perusahaan berada pada kondisi tetap; dan sebanyak 2,55 persen perusahaan mengalami peningkatan.

Akibat dari kondisi tersebut, setidaknya sebanyak 53,17 persen Usaha Mikro Besar (UMB) dan sebanyak 62,21 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) mengalami kendala keuangan terkait upah pegawai dan operasional usaha.

Sementara itu, kata Arsjad, selama pandemi Covid-19 sektor usaha yang menurutnya dalam kondisi tidak kondusif akibat penurunan pendapatan di antaranya adalah sektor pariwisata dan rekreasi, penerbangan dan maritim, otomotif, konstruksi dan real estat, manufaktur, jasa keuangan, dan pendidikan.

Adapun sektor usaha yang masih kondusif di antaranya seperti  sektor usaha pasokan dan layanan medis, ritel dan makanan, alat kesehatan, ICT, e-commerce, pertanian. Sedangkan sektor minyak dan gas berada pada kondisi di antara kondusif dan tidak kondusif.

Terkait sektor yang masih kondusif, Arsjad mewanti-wanti agar sektor-sektor tersebut dapat memperhatikan faktor kekurangan pasokan global yang memberikan dampak kenaikan harga bahan baku produksi.

“Agar dapat mengantisipasi gangguan rantai pasokan global,” katanya.

Cara tersebut diperlukan bagi pelaku sektor-sektor tersebut supaya memiliki kemampuan untuk menahan kenaikan biaya produksi. Hal tersebut dilakukan supaya tidak meninggalkan dampak lanjutan terhadap kenaikan harga yang diterima konsumen.

“Semuanya nanti terkait dengan masalah ketersediaan atau keandalan pasokan layanan terkait dengan lonjakan permintaan,” ujarnya.