Simak Baik-baik! Putin Pamerkan Strategi Keamanan Baru Seimbangkan Hubungan India dan China

Warta Ekonomi, New Delhi -

Rusia telah meluncurkan kebijakan keamanan nasional baru yang bertujuan menyeimbangkan hubungannya dengan India dan China. Strategi itu dilihat sebagai salah satu cara sambil menghilangkan ketergantungan pada transaksi berbasis dolar Amerika Serikat (AS).

Strategi Keamanan Nasional Rusia, yang dirilis oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (3/7/2021), muncul di tengah kebuntuan selama setahun antara India dan China. Kebijakan keamanan baru ini bertujuan lebih memperluas kerja sama strategis dengan India, sambil mengembangkan kemitraan komprehensif dengan China.

Baca Juga: Memanas, Sebuah Laporan Bongkar Keterlibatan China dalam Perang Tanpa Batas Lawan India

Menurut laporan kantor berita Rusia Sputnik, kebijakan ini berupaya menciptakan proses yang menjamin stabilitas dan keamanan regional di kawasan Asia-Pasifik. Tetapi ini terlepas dari kelompok yang berbeda secara non-blok.

Ini juga telah membuat referensi halus untuk konflik India-China. “Bahaya juga dihasilkan dari militerisasi luar angkasa yang merayap, dan risiko yang terkait dengan konflik bersenjata yang meningkat menjadi perang lokal dan regional yang melibatkan kekuatan nuklir dunia,” katanya, dilansir The Print.

Harus mengurangi penggunaan dolar AS

Kebijakan tersebut juga merekomendasikan pengurangan penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional, dengan mengatakan ini akan mempercepat keamanan ekonomi Rusia.

“Pengurangan penggunaan dolar dalam perdagangan luar negeri Rusia adalah salah satu cara untuk mengamankan keamanan ekonomi negara itu,” kata kebijakan itu, menambahkan bahwa Rusia telah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir kemampuan untuk menahan sanksi dan tekanan asing.

Dalam apa yang tampaknya menjadi cemoohan di AS, strategi keamanan nasional Rusia yang baru juga menyarankan bahwa “meningkatnya ketidakstabilan dan konflik geopolitik adalah hasil dari redistribusi potensi pembangunan global, dengan negara-negara yang kehilangan kepemimpinan tanpa syarat mereka dikatakan mencoba untuk mencegah hal ini terjadi dengan berharap untuk mendikte aturan mereka sendiri, menggunakan cara persaingan yang tidak adil, menerapkan sanksi sepihak atau secara terbuka mencampuri urusan dalam negeri negara lain.”