Menguatkan Kemitraan Pemerintah-Masyarakat dalam Membangun Inklusivitas Digital Indonesia

Menguatkan Kemitraan Pemerintah-Masyarakat dalam Membangun Inklusivitas Digital Indonesia Kredit Foto: VMware Indonesia

Telah terjadi pergeseran di masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Tak lagi perlu datang ke lokasi secara fisik, tetapi kini banyak yang lebih memilih untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan akan layanan pemerintahan secara daring melalui situs maupun aplikasi bergerak secara real-time. Perkembangan yang luar biasa ini terjadi karena didorong tumbuhnya kebutuhan masyarakat yang kini segalanya makin digital-first.

Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia remaja dan pesatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi faktor yang mendorong bangkitnya generasi baru yang begitu mendambakan akan suguhan pengalaman digital yang terbaik. Namun demikian, masih terdapat kendala yang menjadi batu sandungan bagi lembaga-lembaga pemerintahan untuk cepat bertransformasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kini makin digital-first tersebut.

Baca Juga: Bank Sentral Jamaika Mulai Gelar Proyek Mata Uang Digital Awal Agustus

Guna menjembatani kesenjangan tersebut, kita perlu segera mengadopsi model public-private partnership (PPP) secara holistik dan menyeluruh. Dengan mengadopsi model pendekatan seperti ini diharapkan akan dapat turut memodernisasi infrastruktur digital Indonesia sebagai kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan bangsa di saat perekonomian dunia tengah siap berancang-ancang pulih kembali pascapandemi.

Pada laporan hasil riset terbaru VMware Digital Frontiers 3.0 disebutkan bahwa 80 persen responden Indonesia memandang diri mereka sebagai digitally curious ataupun digital explorers yang siap dengan pengalaman digital yang disuguhkan kepada mereka. Namun di lain pihak, lebih dari separuh responden atau 57 persen justru khawatir bahwa generasi yang lebih tua tidak dapat mengejar ketertinggalan mereka di dunia digital mutakhir saat ini, terlebih pada akses pada layanan-layanan yang menjadi kebutuhan mereka.

Sebagai pihak yang memikul tanggung jawab terhadap perekonomian bangsa, pemerintah juga memiliki tugas penting dalam membangun masyarakat yang inklusif secara digital. Sebanyak 44 persen responden menaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam meningkatkan literasi digital warga. Ini dijawab dengan dibentuknya gerakan SiberKreasi untuk mendorong tumbuhnya literasi digital di masyarakat. Tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia juga menggalang kolaborasi dengan ratusan komunitas lokal dalam mendukung sukses terlaksananya program literasi digital nasional ini.

Namun demikian, agar dapat menjembatani kesenjangan digital sekaligus mempertebal tingkat kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu menggalang kemitraan yang kokoh dengan pihak swasta agar target pembangunan bisa tercapai. Sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi bagian dari masyarakat, swasta juga harus menunjukkan peran dan tanggung jawab mereka dalam turut membangun masyarakat yang inklusif secara digital. Sebagai contohnya, VMware telah meluncurkan program Getting Future Ready yang membantu warga Singapura dalam meningkatkan penguasaan teknologi mutakhir generasi baru, yang pada akhirnya, hal ini akan berperan menjadi pilar dalam membangun angkatan kerja yang siap masa depan.

Pemampu bagi masyarakat digital siap masa depan

Inovasi berbasis pada masyarakat dan rasa saling percaya akan menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat yang termampukan secara digital. Di dalam studi disebutkan ada 29 persen masyarakat yang menyampaikan kepuasan mereka tatkala menjalin koneksi dengan pihak pemerintah melalui aparatur-aparatur digital mereka. Ini menandakan masih terbuka ruang-ruang untuk mengoptimalkan digital experience dalam menyuguhkan interaksi dengan masyarakat secara lebih mendalam dan memiliki daya impak yang lebih luar biasa.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan ke depannya adalah mengintegrasikan teknologi-teknologi masa depan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat, contohnya seperti 5G (85 persen), artificial intelligence (78 persen), serta facial recognition (85 persen). Lembaga-lembaga pemerintah sendiri sudah melakukannya dengan menghadirkan beragam layanan digital, seperti KTP elektronik dan masih banyak lagi lainnya.

Meskipun masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang melek teknologi, masih ada sejumlah responden (51 persen) yang merasa khawatir bahwa perangkat mereka dilacak dan direkam. Masalah privasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diupayakan bersama guna menjamin keamanan dalam penggunaan dan penyimpanan data. Ini menggarisbawahi akan pentingnya upaya menjamin keamanan dan perlindungan data personal masyarakat.

Kemitraan yang terjalin erat dengan perusahaan-perusahaan swasta diharapkan akan membawa solusi atas sejumlah permasalahan terkait hal-hal krusial di masyarakat seperti ini. Pemerintah dapat mengambil posisi di sini melalui regulasi-regulasi terkait digital yang akan menjadi benteng perlindungan dan keamanan bagi kepentingan masyarakat umum, serta dapat mendorong partisipasi yang makin dinamis dari swasta dalam percaturan industri. Pihak swasta juga dapat berperan serta dalam turut membantu terbangunnya infrastruktur digital yang tangguh, penerapan policy dalam penguatan data, mendorong percepatan tumbuhnya inovasi serta agility pada fondasi perekonomian bangsa.

Memupuk resiliensi dan inklusivitas digital bangsa

Terwujudnya digital-first Indonesia di masa depan diharapkan akan menguatkan resiliensi dan inklusivitas perekonomian bangsa yang bersandar pada inovasi sebagai fondasi jangka panjang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Satu-satunya cara mewujudkannya adalah dengan penerapan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menghadirkan digital experience terbaik bagi masyarakat, yang dihadirkan dengan aman dan lancar, terlepas dari apapun cloud, aplikasi, serta perangkat yang digunakan.

Sepanjang tahun 2020 lalu, organisasi-organisasi dituntut untuk fokus dalam sigap merespons dan beradaptasi di tengah pandemi yang melanda dunia guna menjamin kontinuitas bisnis berjalan dengan baik. Tahun ini menjadi titik balik bagi semua pihak di mana inovasi menjadi prioritas dalam mendorong percepatan pertumbuhan di semua lini organisasi. Kini saat yang tepat bagi sektor publik dan swasta untuk saling bergandengan tangan, mempererat kemitraan mereka dalam memperkokoh bangunan teknologi, demi terwujudnya inklusivitas digital serta sebagai pemampu bagi masyarakat menuju masa depan Indonesia yang digital-first.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini