LCS Menghangat, Amerika Gertak China Jangan Berani-berani Serang Militer Filipina

LCS Menghangat, Amerika Gertak China Jangan Berani-berani Serang Militer Filipina Kredit Foto: CSIS Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI)

Amerika Serikat (AS) kembali memperingatkan China bahwa serangan ke Angkatan Bersenjata Filipina di Laut Cina Selatan (LCS) akan memicu pemberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan AS-Filipina 1951. Peringatan ini disampaikan melalui pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Pernyataan tersebut dirilis dalam memperingati lima tahun putusan pengadilan arbitrase yang membantah klaim China terhadap LCS. Beijing mengklaim sebagian besar wilayah di perairan tersebut yang disebut Sembilan Garis Putus-putus.

Baca Juga: Ilmuwan China Analisis Sampel Bulan yang Mungkin Bisa Ubah Sejarahnya, Bagaimana Bisa?

Wilayah itu juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Pada Jumat (9/7), China lalu menegaskan kembali mereka tidak mengakui putusan tersebut. "Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan," kata Blinken, Senin (12/7/2021).

Menteri luar negeri AS itu menyebutkan kebijakan pemerintah mantan Presiden Donald Trump yang menolak klaim Cina atas sebagian besar sumber daya alam di LCS.

"Kami juga menegaskan kembali serangan bersenjata ke angkatan bersenjata, kapal masyarakat atau pesawat Filipina di Laut Cina Selatan dapat memicu komitmen kerjasama pertahanan AS berdasarkan Pasal IV Perjanjian Kerjasama Pertahanan AS-Filipina 1951," tambah Blinken.

Pasal itu menyebutkan 'setiap pihak mengakui serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu pihak akan berbahaya bagi keamanan dan perdamaiannya sendiri dan akan mendeklarasikan bertindak sesuai dengan ancaman bersama berdasarkan proses konstitusional'.

Blinken sudah menegaskan poin tersebut dalam percakapan dengan menteri luar negeri Filipina pada 8 April lalu. Dalam kesempatan itu Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Blinken 'menegaskan kembali penerapan' perjanjian tersebut di LCS.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini