Korea Utara Sebut Bantuan Kemanusiaan Amerika Cuma Skema Politik Jahat, Peneliti Kasih Buktinya

Warta Ekonomi, Seoul -

Peneliti Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan Amerika Serikat (AS) adalah "skema politik jahat" untuk menekan negara lain. Ucapan ini keluar setelah sekutu AS, Korea Selatan (AS) menyebut bahwa vaksin virus corona atau bantuan lain dapat mendorong kerja sama.

Kementerian luar negeri Korut menerbitkan kritik terhadap bantuan AS di situs resmi pada Minggu (11/7/2021). Ini dianggap sebuah indikasi yang jelas bahwa itu mencerminkan pemikiran pemerintah negara itu.

Baca Juga: Kim Jong-un Kurusan Gak Bikin Pemerintahannya Goyah, Pakar: Ada Tanda-tanda Obat-obatan...

Kang Hyon Chol, yang diidentifikasi sebagai peneliti senior di Asosiasi untuk Promosi Pertukaran Ekonomi dan Teknologi Internasional yang berafiliasi dengan kementerian, menyebutkan serangkaian contoh dari seluruh dunia yang menurutnya menyoroti praktik AS dalam menghubungkan bantuan dengan tujuan kebijakan luar negerinya atau tekanan pada masalah hak asasi manusia.

"Ini dengan jelas mengungkapkan bahwa niat tersembunyi Amerika untuk menghubungkan 'bantuan kemanusiaan' dengan 'masalah hak asasi manusia' adalah untuk melegitimasi tekanan mereka pada negara-negara berdaulat dan mencapai skema politik jahat mereka," tulis Kang, dilansir Reuters, Senin (12/7/2021).

Di antara contoh yang dia sebutkan adalah menurunnya bantuan AS kepada pemerintah di Afghanistan. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan AS akan menarik pasukannya yang terakhir dalam beberapa minggu mendatang.

"Dalam praktik sebenarnya, banyak negara telah mengalami rasa pahit sebagai akibat dari menggantungkan banyak harapan pada 'bantuan' dan 'bantuan kemanusiaan' Amerika," kata Kang.

Para pejabat AS mengatakan mereka mendukung bantuan kemanusiaan ke Korea Utara tetapi tidak ada upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung.

Korea Selatan telah berjanji akan menyediakan vaksin virus corona jika diminta, dan beberapa analis berpendapat bahwa bantuan asing semacam itu dapat membuka peluang untuk melanjutkan pembicaraan diplomatik dengan Korut, yang telah menolak sebagian besar tawaran dari Seoul dan Washington sejak 2019.

Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, mencatat artikel itu bukan pernyataan resmi dan mengatakan akan terus mencari cara untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di kedua Korea.

Korut tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan publik pada bantuan dari Korsel atau AS, meskipun telah menerima setidaknya bantuan terbatas dari China dan Rusia.