Siapkan Skenario PPKM Darurat 6 Minggu, Sri Mulyani Terpaksa Lakukan Hal Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, perang melawan Corona membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara pendapatan negara selama pandemi ini, justru mengalami defisit yang tak sedikit. Kondisi ini membuat Sri Mul terpaksa harus ambil pilihan pahit. Salah satunya, memangkas tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI dan Polri.

Sri Muluani memastikan, THR dan gaji ke-13 tetap ada, yang dipangkas hanya tunjangan kinerja (tukin). Keputusan ini memang tepat dan dibutuhkan. Hal itu untuk membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah melonjaknya kasus Covid-19.

Baca Juga: Begini Reaksi Sri Mulyani Dibilang Belum Bayar Duit untuk Nakes

“Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan untuk rakyat. Rp 12,1 triliun kita ambil dalam rangka Covid ini,” ungkap Sri Mulyani di hadapan anggota Badan Anggaran DPR RI, kemarin.

Ia menyebut, pemotongan itu merupakan upaya refocusing anggaran kedua yang ditempuh pemerintah dalam rangka menguatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Refocusing pertama, dilakukan awal 2021. Tepatnya, saat Februari lalu Sri Mulyani mengalihkan belanja kementerian dan lembaga Rp 19,1 triliun, serta anggaran Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 15 triliun.

Setelah dua kali kebijakan berhasil, bendahara negara ini bersiap untuk melakukan refocusing yang ketiga. Tujuannya, untuk mengamankan anggaran yang dibutuhkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi ancaman varian Delta.

“Kita sedang mengidentifikasi sekitar mungkin Rp26 triliun dan Rp5 triliun dari TKDD. Kami akan menyelesaikan dalam bulan ini tentu melihat perkembangan Covid-19,” cetus mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengakselerasi dan belanja kesehatan lain yang dialokasikan Rp8,7 triliun. Namun, hingga semester I 2021 ini baru Rp1,2 triliun. Pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD Rp 0,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah. Seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Bahkan, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu. Perpanjangan itu dilakukan, bila sampai tanggal 20 Juli nanti, ternyata serangan Corona belum berhasil dijinakkan oleh pemerintah.