Uni Emirat Arab Berencana Luncurkan Mata Uang Digital

Uni Emirat Arab Berencana Luncurkan Mata Uang Digital Kredit Foto: Coingeek

Uni Emirat Arab menjadi negara terbaru yang bergabung dalam perlombaan untuk bereksperimen dengan mata uang digital internal. Dilansir dari Cointelegraph (13/7/2021), menurut rencana tiga tahun untuk 2023-2026, Bank Sentral UEA atau CBUAE mengumumkan peluncuran mata uang digitalnya

Strategi CBUAE melibatkan tujuh tujuan untuk membantu mendorong ambisi transformasi digital negara, terutama yang berfokus pada layanan keuangan. Gulf News melaporkan bahwa transformasi ini akan sangat ditentukan oleh iterasi terbaru dari kecerdasan buatan dan solusi data besar.

Baca Juga: Bank Sentral Israel Sebut Uji Coba CBDC Sedang Berlangsung

Sementara, strategi inovasi UEA ditujukan untuk merampingkan "sistem inspeksi, pemantauan, dan asuransi" melalui teknologi, pemerintah akan melibatkan penggunaan UEA Pass, sistem identitas digital untuk melacak warga "untuk meningkatkan inklusi keuangan dan akses mudah ke layanan keuangan".

Tetap sejalan dengan tujuannya untuk gangguan fintech global dan inisiatif Ekonomi Hijau dari Visi 2021, Pemerintah UEA membayangkan mengembangkan infrastruktur cloud yang aman untuk inovasi yang konsisten.

Gulf News juga melaporkan peluncuran survei yang dilakukan oleh CBUAE bernama "Future Expectations and Needs of Partners Survey" yang telah dijadwalkan pada 15 Juli 2021.

Sementara banyak negara Teluk sebelumnya telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk bereksperimen dengan teknologi digital, UEA menjadi regulator pertama yang mengumumkan minat dengan garis waktu tetap.

Karena cryptocurrency terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum, pemerintah menjadi lebih memperhatikan perkembangan seputar penggunaan blockchain dan digitalisasi dalam sistem keuangan mereka yang ada.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chính berbagi minatnya untuk menguji coba mata uang digital "sebagai bagian dari strategi pengembangan e-government yang lebih luas."

Berlawanan dengan perkembangan ini, Pemerintah Vietnam sebelumnya telah melarang penggunaan Bitcoin (BTC) untuk pembayaran. Namun, warga masih diizinkan untuk berinvestasi secara pribadi di BTC tanpa mengharapkan pengawasan peraturan.

Dengan kehadiran Bitcoin di keuangan arus utama yang makin kuat dari hari ke hari, pemerintah di seluruh dunia mengevaluasi kembali kasus penggunaan untuk Bitcoin dan implikasi langsungnya pada pergeseran kekuatan politik.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini