Terhambatnya Penanganan Covid-19 Berkaitan dengan Pilpres 2019

Terhambatnya Penanganan Covid-19 Berkaitan dengan Pilpres 2019 Kredit Foto: JPNN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menilai pembelahan politik setelah Pilpres 2019 bisa mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Misalnya, kata dia, ketika pemerintah meluncurkan program vaksinasi untuk memberikan herd imunity di masyarakat.

Baca Juga: Dukung Penanggulangan Pandemi Covid-19, Taspen Berikan Vaksin Gratis untuk Anak-anak

"Situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik di dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Mahfuz dalam keterangan persnya, Kamis (15/7).

Alumnus Universitas Indonesia itu memaparkan persepsi publik Lembaga Survei Median mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Dalam survei Median menyatakan bahwa hanya 51,1 persen masyarakat yang percaya dengan vaksin. Sisanya 48,9 persen tidak memercayai vaksin.

Selanjutnya, kata Mahfuz sembari mengutip survei Median, hanya 51,8 persen responden sadar risiko dan bahaya Covid-19. Namun, 48,2 persen tidak sadar dan takut risiko dan bahaya penyakit dari virus SARS-Cov-2 itu.

Menurut dia, temuan survei Median itu merefleksikan situasi pembelahan politik akibat Pilpres yang belum tuntas dan dibarengi disinformasi yang masih terus berlanjut selama pandemi.

"Hoaks tentang Covid-19 sering kali bercampur baur dengan berita-berita hoaks tentang polarisasi politik," katanya.

Mahfuz kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai hasil survei Median.

Berdasarkan basis pilihan politik, kata dia, pendukung Joko Widodo lebih banyak yang provaksin yaitu mencapai 62,2 persen. Di sisi lain, pendukung Prabowo Subianto) yang percaya vaksin cuma 35,7 persen.

"Harus Pak Jokowi dan Pak Prabowo duduk bareng bicara ke publik bahwa vaksin itu kewajiban bagi kita semua," harap Mahfuz. 

Mahfuz berharap pemerintah belajar dari negara lain di dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ada tiga hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran kolektif, membuat kebijakan terarah, dan membangun solidaritas nasional.

"Perlu ada pembenahan menyeluruh dalam berbagai aspek, bukan saja di pemerintahan, tetapi terlebih juga di masyarakat," beber pria kelahiran Jakarta itu. 

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini