Riset Mobilitas Warga Selama PPKM Darurat, Peneliti UGM: Berhasil di Jatim, Kurang Efektif di Jateng

Riset Mobilitas Warga Selama PPKM Darurat, Peneliti UGM: Berhasil di Jatim, Kurang Efektif di Jateng Kredit Foto: Antara/Aji Styawan

Universitas Gadjah Mada meliris catatan setengah jalan kebijkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Penelitian ini terselenggara berkat kerja sama antara Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) UGM dan Institute for Policy Development (Poldev) UGM.

Adapun dalam analisis catatan kebijakan ini menggunakan data Google Trends untuk menjelaskan perilaku masyarakat, Google Mobility untuk menjelaskan pergerakan atau mobilitas masyarakat, Machine Learning Similarweb untu melihat kecenderungan masyarakat mencari informasi di website, dan data Twitter.

Baca Juga: Soal Perpanjang PPKM Darurat, Luhut: Jangan Kelamaan! Malah Buat Mati

“Jumlah masyarakat yang tetap di rumah mengalami kenaikan sebesar 1,52%. Namun demikian masih banyak masyarakat yang tetap bekerja di kantor terutama di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan tren penduduk yang paling banyak beraktivitas di luar rumah,” ujar Cahyani Widi Larasakti, Peneliti PPKK Fisipol UGM, Kamis (16/7/2021).

Cahyani menambahkan peningkatan aktivitas masyarakat di pemukiman atau di rumah mengalami kenaikan di Jawa Timur sebesar 2,71 persen, disusul Bali sebesar 2,42 persen, DIY sebesar 2,42 persen, dan DKI Jakarta sebesar 1,42 persen. Hal tersebut tidak berdampak signifikan di Jawa Tengah berada di angka 0,42 persen, disusul Jawa Barat 0,42 persen, dan Banten 0,85 persen.

Sedangkan aktivitas di tempat kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya di Jawa Timur dan DKI Jakarta yang masing mengalami penurunan sebesar 2 persen. Di sisi lain aktivitas di tempat kerja terjadi di Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen.

“Kondisi ini mengindikasikan kurang efektifnya pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa Tengah dalam hal meminimalisasi aktivitas di tempat kerja,” ujarnya.

Cahyani menambahkan, pemberlakuan PPKM Darurat menyebabkan aktivitas di area stasiun transportasi mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan terbesar terjadi di Jawa Timur sampai dengan angka 10,71 persen. Sedangkan penurunan terkecil terjadi di DKI Jakarta hanya sebesar 1,42 persen.

“Kondisi ini mungkin terkait dengan pemberlakuan WFH setelah penerapan PPKM Darurat sehingga banyak pegawai yang tidak menggunakan transportasi. Khusus di Jakarta yang persentasenya kecil juga barangkali disebabkan terjadi pergeseran penggunaan transportasi pribadi ke publik karena ketatnya pemberlakuan PPKM di ibukota,” ungkapnya.

Sedangkan pengendalian mobilisasi masyarakat di retail dan rekreasi berdampak cukup signifikan terjadi di DIY sebesar 9,28 persen, disusul Jawa Timur sebesar 7,42 persen. Namun mobilitas di area yang sama belum secara signifikan di Bali yang hanya sebesar 3,71 persen. Adapun pengendalian mobilitas ke area took dan farmasi cukup signifikan terjadi di DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 8 persen. Sedangkan penurunan terkecil di Bali sebesar 3,71 persen.

Cahyani menambahkan pemberlakuan PPKM memberikan dampak signifikan mengurangi aktivitas masyarakat Jawa Timur sebesar 15,71 persen dan Bali sebesar 8,28 persen. Di sisi lain aktivitas masyarakat DKI Jakarta di taman mengalami kenaikan sebesar 1,85 persen.

“Pemberlakuan PPKM Darurat selama satu minggu dinilai dapat mengurangi mobilitas masyarakat di ruang publik. Namun, penurunan aktivitas masyarakat di ruang publik tersebut bervariasi pada masing-masing provinsi berdasarkan kategori area,” jelasnya

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini