PPKM Bagus untuk Mencegah Penyebaran Covid-19, Tapi Jangan Lupa Rakyat Juga Butuh Makan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi Gerindra di DPR minta pemerintah agar memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini. Sebab, banyak dari masyarakat yang terdampak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya.  

Permintaan ini disampaikan merespons rencana Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli mendatang.   

Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, mengakui apa yang telah diputuskan pemerintah dengan memperpanjang PPKM, adalah hal baik untuk memutus mata rantai covid19. Namun, masyarakat yang terdampak ini tidak kalah penting untuk mendapat perhatian akibat dari pemberlakuan kebijakan PPKM darurat ini. 

Baca Juga: Ssst... Anak Buah Prabowo Buka-bukaan: Ada 'Pernikahan' Antara Gerindra-PKS

“Upaya  memberi bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting, supaya ketaatan mereka kepada PPKM Darurat ini tidak terganggu ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya. Sehingga dapur tetap ngebul," kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (17/7).   

Menurutnya, mereka yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor, dan UMKM serta sektor informal lainnya.  

"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat," jelas Muzani.  

Baca Juga: Orang Gerindra Sindir Keluarga SBY: Jangan Bikin Rakyat Kesal

Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. Sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan.  

Dia menilai, ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan. 

Namun dalam PPKM Darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid-19 di sisi lain. “Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM Darurat ini," ujar Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.