Pernyataan Lengkap Permintaan Maaf Luhut Binsar Pandjaitan

Pernyataan Lengkap Permintaan Maaf Luhut Binsar Pandjaitan Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Bali.

"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (17/7).

Baca Juga: Pemerintah Akui Terjadi Kekurangan Obat Covid-19, Luhut Bakal Minta China untuk Bantu Penuhi

Koordinator PPKM Darurat di Jawa-Bali itu mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan itu di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. 

"Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian delta ini dapat diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana," tutur Luhut.

Mantan Menko Polhukam itu menyatakan Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan pandemi Covid-19 ini terutama untuk varian delta dengan hanya menambah fasilitas kesehatan, dokter dan perawat.

"Meski kami bekerja keras untuk menambah fasilitas itu, tetapi sebenarnya hanya solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali agar tercipta herd immunity," ucapnya. 

Baca Juga: Nasib PPKM Darurat di Depan Mata, Luhut: Akan Kami Umumkan 2-3 Hari ke Depan

Luhut juga memohon agar seluruh komponen masyarakat mematuhi protokol kesehatan atau prokes dan aturan PPKM Darurat serta mengikuti program vaksinasi Covid-19. "Jumlah vaksinasi juga meningkat secara signifikan dan kita targetkan vaksinasi meningkat 1,5 juta per hari pada bulan depan," ujar Luhut.

Mantan kepala staf kepresidenan (KSP) itu menyebut Presiden Jokowi memberi penekanan kepada para menteri agar memastikan berbagai program bantuan sosial dapat diterima warga miskin dan kelompok masyarakat yang berhak.

"Saat ini kami sedang mengevaluasi apakan PPKM Darurat butuh perpanjangan lebih lanjut. Kami akan lapor ke Bapak Presiden dan saya kira dalam dua, tiga hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi," ucap Luhut Binsar Panjaitan.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini