Rawan Korupsi, KPK Lega Program Vaksin Berbayar Batal

Rawan Korupsi, KPK Lega Program Vaksin Berbayar Batal Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan program vaksin berbayar untuk individu. Firli juga menyambut baik permintaan Jokowi agar seluruh pejabat negara memiliki sense of crisis atau kepekaan sosial di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

"Keputusan presiden adalah yang terbaik. Dan KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli dalam pesan singkatnya, Sabtu (17/7).

Sebelumnya, sambung Firli, KPK telah memberikan pandangan hukum dan tidak mendukung vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat beresiko korupsi.

Baca Juga: Pimpinan KPK Langsung Beri Peringatan Kepada Luhut dan Erick Thohir Soal Vaksin Berbayar

Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong pada Senin (12/7) bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana. Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," ujar Firli.

Baca Juga: Anies Bakal Diperiksa KPK, Firli: Siapapun, Kami Tak Pandang Bulu!

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu. Dengan pembatalan kebijakan ini, seluruh vaksinasi tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Setelah mendapat masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini