Beragam poin yang disampaikan Jokowi ini langsung mendapat respon dari kalangan di luar Istana. Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani sependapat, masyarakat yang terdampak PPKM Darurat kudu mendapat perhatian. Dengan begitu, ketaatan masyarakat tidak terganggu oleh stok bahan pangan di rumah. Ketika daput ngebul, pasti masyarakat tidak keluar rumah.
“Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu,” ujarnya.
Sekjen Gerindra ini mengkritik adanya perbedaan PSBB dengan PPKM Darurat saat ini. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Sehingga daya beli mereka tertopang, meski kesulitan ekonomi juga dirasakan.
Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono mengamini apa yang menjadi warning Presiden ke anak buahnya. Dia pun tidak setuju, kalau petugas di lapangan bertindak kasar pada rakyat.
Menurutnya, tidak semua orang harus dilarang untuk mencari nafkah. Para pekerja informal atau non pegawai, tentu tidak bisa dipaksa untuk kerja dari rumah.
“Pekerja informal boleh keluar, cari duit. Tapi pakai masker, diajarin (prokes). Pelaku UMKM itu harus bisa bekerja seperti biasa. Yang nggak boleh itu karyawan, pegawai negeri. Mereka bisa kerja dari rumah, tetap mendapat gaji bulanan,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: