Pedagang Bandung Tolak Perpanjangan PPKM Darurat, Pemkotnya Setuju?

Pedagang Bandung Tolak Perpanjangan PPKM Darurat, Pemkotnya Setuju? Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi

Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bermunculan di Kota Bandung diantaranya dari aliansi pedagang Bandung.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun menanggapi keresahan yang dirasakan tersebut.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku, belum menerima surat resmi terkait penolakan warga terhadap perpanjangan PPKM darurat. Namun, dia ingin menegaskan, bahwa kebijakan PPKM Darurat ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Gini PPKM Darurat ini kan ditetapkan sama pemerintah pusat jadi tentunya kita ikut karena pemerintah pusat juga punya metode untuk mengukur apakah sudah terjadi penurunan atau tidak penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia," ujarnya, Ahad (18/7).

Dia menuturkan, saat ini, Pemkot Bandung memakai salah satu aplikasi google untuk memantau mobilitas masyarakat dan terlihat pengurangan baru di angka 10 persen. Oleh karenanya, kondisi tersebut dinilai belum terjadi penurunan mobilitas.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini