Politikus PDIP: Hentikan Saja PPKM, Tidak Efektif

Politikus PDIP: Hentikan Saja PPKM, Tidak Efektif Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, menganggap PPKM Darurat tidak layak diteruskan. Menurut dia, PPKM tidak efektif dan merupakan cara pandang yang salah dalam menangani pandemi Covid-19.

“PPKM Darurat sudah dua minggu dan malah terus meroket menembus 50 ribu paparan per hari, ini jelas program gagal,” kata Deddy, melalui  pernyataan tertulis kepada media, Senin (19/7/2021).

Menurut Deddy, musuh sebenarnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah pikiran kita sendiri sebagai pribadi dan sebagai komunitas. Karena faktanya, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 itu sangat tinggi.

“Bahkan bisa jadi banyak yang sembuh sendiri tanpa pengobatan atau perawatan khusus. Jadi sebenarnya kita dihantui ketakutan yang luar biasa sehingga takluk terhadap virus itu sendiri. Paradigma berpikir kita dan pengambil kebijakan harus dibalik,” ujar Deddy. 

Statistik menunjukkan bahwa Covid-19 berakibat fatal terhadap mereka yang mempunyai penyakit penyerta, mereka yang imunitasnya rendah, pasien yang terlambat mendapat pertolongan saat kadar oksigen tubuh menurun, dan mereka yang konstan berada di lokasi dengan viral load tinggi. 

Oleh karena itu, lanjut Deddy, yang seharusnya dilakukan adalah melindungi masyarakat yang rentan karena memiliki penyakit bawaan atau daya tahan tubuhnya rendah. 

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu menegaskan bahwa seluruh masyarakat harus mendapat vaksin, dibebaskan bekerja dari rumah dan dibantu memperkuat tubuh atau pengobatan penyakitnya.

Cara lainnya adalah dengan menambah kapasitas pelayanan kesehatan secara cepat, penetapan protokol kesehatan ketat dan rapid test regular. Deddy menganjurkan agar pemerintah segera mengubah paradigma berpikir menghadapi pandemi Covid-19.

"Kuncinya ada pada herd immunity (kekebalan komunal),” tegas Deddy. 

Deddy menyarankan agar masyarakat yang sehat dan yang sudah divaksinasi untuk beraktivitas dengan memastikan protokol kesehatan yang ketat.

Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan, serta pelibatan komunitas lingkungan tinggal dan lingkungan pekerjaan serta tempat publik adalah kuncinya.

Oleh karena itu Deddy berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi dengan baik dalam menghadapi pandemi ini. 

“Sebenarnya yang harus berperan itu pemerintah daerah sebab mereka yang punya wilayah. Selama ini masih cenderung pasif dan timpang,” kata Deddy.

“Sekali lagi saya serukan, hentikan saja PPKM Darurat sebab tidak akan efektif tanpa diikuti mobilisasi aparatur besar-besaran hingga ke lingkungan RT,” ujar Deddy. 

Lebih baik, sambung Deddy, saat ini fokus pada optimalisasi vaksin, menyediakan paket obat dan suplemen untuk masyarakat tanpa harus menunggu terpapar, mewajibkan isolasi mandiri bagi siapapun yang mendapat gejala dan atau dibuktikan dengan swab antigen. 

Menurut Deddy, lokasi-lokasi isolasi dan rumah sakit harusnya hanya menerima pasien yang punya riwayat penyakit bawaan atau memiliki gejala klinis penting serta bagi warga yang tidak memiliki tempat isolasi yang layak di rumahnya. 

“Pemerintah tidak perlu risau soal naiknya angka penularan sepanjang edukasi dan penegakan prokes dilakukan dengan konsisten. Selain itu jauh lebih penting untuk menyiapkan masyarakat menghadapi situasi ketika terpapar dan fokus pada kelompok paling rentan dari pada mengunci orang di rumah tetapi sulit dilakukan secara konsisten dan efektif,” pungkas Deddy.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini