Bambang Haryo: Tinjau Ulang Aturan Tes Covid-19 dan Vaksin di Transportasi

Vaksinasi UMKM

Oleh karena itu, Bambang Haryo mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang.

“Mereka harus diprioritaskan karena tulang punggung ekonomi,” tegasnya. 

Sebagai catatan, ungkap Bambang Haryo, jumlah UMKM di Indonesia sangat besar sekitar 67 juta unit usaha dengan kontribusi dominan terhadap PDB yakni sebesar 62-63 persen serta jumlah SDM mencapai 97% dari total tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah diminta mempercepat vaksinasi UMKM dengan vaksin terbaik, serta segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyelamatkan UMKM yang kesulitan.

“Ajak mereka memasok pengadaan bansos pemerintah,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Dia menilai PPKM Darurat belum didukung mitigasi bencana serta program yang jelas.

Pemerintah mestinya gencar sosialisasi dan mendata masyarakat yang melakukan isolasi mandiri sebab jumlahnya diyakini jauh lebih besar dari data kasus Covid-19. 

“Pemerintah harus betul-betul memantau warga yang isoman. Instruksikan pemda supaya masyarakat yang isoman melapor dan berikan tanda di rumahnya masing-masing, tulis tanggal isoman dan butuh apa. Bantu kebutuhan mereka supaya rumah sakit tidak penuh,” tuturnya.

Pemda juga perlu menggandeng pengusaha untuk membantu sterilisasi wilayah permukiman dengan penyemprotan disinfektan secara efektif dan efisien.

“Libatkan ASN, Satgas dan masyarakat untuk memantau warga isoman. Inilah program PPKM Darurat, bukan penyekatan atau aturan yang tak efektif, tapi harus ada program jelas yang tidak membuat rakyat susah,” tegas Bambang Haryo.