Penjualan Es Krim di Palestina Berhenti, Bennett Marah-marah Langsung Telepon Bos Unilever

Penjualan Es Krim di Palestina Berhenti, Bennett Marah-marah Langsung Telepon Bos Unilever Kredit Foto: Instagram/Naftali Bennett

Israel memperingatkan perusahaan raksasa Unilever Plc pada Selasa (20/9/2021) tentang konsekuensi akibat keputusan anak perusahaan Ben & Jerry's untuk berhenti menjual es krim di wilayah yang diduduki Israel. Israel juga mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menerapkan undang-undang anti-boikot.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett melakukan panggilan telepon dengan CEO Unilever Alan Jope. Dia menyebut langkah itu sebagai tindakan anti-Israel yang mencolok.

Baca Juga: Benny Gantz Sang Eks Jenderal Israel Bilang Ada Kesepakatan dengan Mahmoud Abbas, Ternyata Isinya...

"Secara agresif melawan tindakan boikot yang menargetkan warga sipil," kata pernyataan kantor perdana menteri.

Pengumuman pengentian penjualan produk es krim di wilayah yang diduduki mengikuti tekanan pro-Palestina pada perusahaan yang berbasis di Vermont. Perusahaan itu membuka bisnisnya di Israel dan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang ditangani sejak 1987 melalui mitra pemegang lisensi, Ben & Jerry's Israel.

Ben & Jerry's  mengatakan menjual produknya di wilayah Palestina yang diduduki tidak konsisten dengan nilai-nilainya pada awal pekan ini. Secara global dan merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, permukiman Israel di tanah Palestina ilegal.

Pengumuman Ben & Jerry mengatakan bahwa perusahaan itu akan tetap berada di Israel di bawah pengaturan yang berbeda, tanpa penjualan di Tepi Barat. Posisi itu ditegaskan kembali dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh Unilever sendiri pada hari yang sama.

Perusahan yang berbasis di South Burlington, Vermont, dikenal karena komitmennya terhadap keadilan sosial yang baru digaungkan. Beberapa isu yang menjadi perhatiannya termasuk sangat mendukung gerakan Black Lives Matter, hak-hak LGBTQ+, dan reformasi keuangan kampanye pemilihan.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini