KSP: Jangan Dikotomikan Masalah Ekonomi dan Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma meminta masyarakat untuk tidak mendikotomikan permasalahan ekonomi dan kesehatan dalam menilai upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Jadi kadang-kadang kita mendikotomikan secara tajam masalah ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Kita seharusnya tidak mendikotomikan hal tersebut," kata Panutan dalam dialog virtual Media Center KPCPEN, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Tiga Strategi Bank Indonesia Perkuat Ekonomi Syariah

Ia menjelaskan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh pergerakan mobilitas. Sementara pandemi Covid-19 menyerang mobilitas masyarakat. Dengan demikian, kata dia, tentu saja kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terdampak.

"Padahal yang namanya kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau saya definisikan seperti itu, itu sangat ditentukan 3 hal, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini membutuhkan pergerakan mobilitas, nah pandemi ini yang diserang mobilitas masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, menurutnya, pembatasan kegiatan sosial merupakan langkah yang mau tidak mau harus diambil untuk meminimalisir risiko penularan virus. Di sisi lain, situasi ekonomi akan turut tertahan seiring dengan pembatasan kegiatan sosial.

"Begitu kegiatan dibatasi, maka ekonomi tertahan. Ini adalah suatu sistem sosial di mana di dalamnya ada kesehatan, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Mohon agar tidak didikotomikan dengan wacana-wacana luar," jelasnya.

Kemudian, ia menyampaikan kebijakan pemerintah bekerja dalam suatu sistem manajemen yang didesain untuk keadaan normal. Hal ini yang menyebabkan beberapa kebijakan pemerintah terhambat pada proses implementasinya.

"Seperti misalnya APBN itu membutuhkan verifikasi dokumen dan sebagainya. Dalam keadaan normal ini tidak terlalu terhambat, tapi dalam kondisi extraordinary ini agak terhambat. Seperti misalnya klaim rumah sakit ini agak terhambat karena butuh accountability," papar Panutan.

Ia menegaskan pemerinta terus berupaya untuk memberikan beragam bantuan untuk masyarakat khususnya yang terimbas dampak pandemi Covid-19. Akan tetapi, ia meminta masyarakat untuk memahami bahwa dalam prosesnya kebijakan perlu melalui beberapa tahap untuk akhirnya bisa diimplementasikan.

"Jadi sudah banyak yang dilakukan. Memang intinya adalah kita bekerja dalam sistem dan sistem ini kadang-kadang memperlambat, karena stakeholders yang terlibat itu banyak sekali," tuturnya.