Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ubah Statuta UI Demi Rangkap Jabatan, PKS: 270 Juta Warga Masak Gak Ada yang Mampu Jadi Komisaris?

Ubah Statuta UI Demi Rangkap Jabatan, PKS: 270 Juta Warga Masak Gak Ada yang Mampu Jadi Komisaris? Kredit Foto: Antara

Jangankan dari sudut independensi, secara teknis sudah pasti kerja Rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus, kecuali memang ada motif rente dan politis dibalik rangkap jabatan tersebut.

"Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau world class university, rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan. Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?," ungkap Jazuli.

Apalagi kita tahu, lanjut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini, jabatan komisaris BUMN di negeri ini kadung identik dengan kepentingan politik sebagai politik balas jasa dan oligarki penguasa.

Menjadikan Rektor atau pejabat kampus hanya akan menyeret kampus pada kepentingan politik sempit yang akhirnya bias kepentingan dan sudah pasti mengancam independensi akademik.

"Kalau sudah begitu dunia akademik tidak bisa leluasa mengkritik pemerintah. Sebaliknya pemerintah merasa bisa mengontrol kampus termasuk dalam hal kebebasan berpendapat di dunia akademik,"

"Contohnya jelas, seperti yang terjadi pada BEM UI dan juga BEM di beberapa kampus yang dipanggil dan diperingatkan rektorat karena sikap kritisnya pada Presiden dan pemerintah. Janganlah pemerintah justru melanggengkan praktek yang mundur dalam demokrasi dan akademik ini," pungkas Jazuli.

Di sisi pengelolaan BUMN yang profesional, menurut Jazuli, praktek rangkap-rangkap jabatan ini jelas merugikan. Jabatan BUMN dijadikan sampingan atau objek kepentingan sehingga pantas saja BUMN kita banyak yang merugi dan tidak maju-maju. 

"Masa iya dari 270 juta rakyat tidak ada yang mampu menjadi Komisaris BUMN yang bisa bekerja  fokus tanpa harus dirangkap oleh beberapa pejabat lain. Fakta bahwa saat BUMN banyak yang merugi harusnya disikapi dengan mencari orang yang tepat, yang bisa fokus dan konsentrasi mengurus BUMN agar tidak rugi terus," pungkas Jazuli.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: