Sultan Acungi Jempol untuk Pemerintah Jokowi, Seret Luhut dan Airlangga

Sultan Acungi Jempol untuk Pemerintah Jokowi, Seret Luhut dan Airlangga Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin angkat bicara terkait pemerintah yang memperpanjang aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hingga tanggal 25 Juli 2021 nanti.

Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi karena pemerintah mengambil keputusan tepat dengan memperpanjang PPKM darurat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

“Ini merupakan langkah tepat dalam menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit yang telah over kapasitas,” ucap Sultan melalui siaran pers pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Suara Lantang Anggota DPR RI Mengejutkan: Kebijakan Pahit, Tapi...

Namun, Sultan mengatakan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian atas serangan pandemi ini, pemerintah butuh dukungan sekaligus harus melibatkan banyak pihak lainnya yang berkompeten menghadapi pandemi dalam menentukan langkah serta skema kebijakan yang akan diambil dalam waktu jangka panjang.

“Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Maka kita butuh kesiapan dalam menghadapi bagaimanapun situasinya ke depan. Baik dalam penanganan maupun pencegahan terhadap setiap kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan, harus melibatkan orang-orang khusus yang memiliki rekam jejak dalam menghadapi pandemi,” tegas Sultan.

Sebab, menurutnya, kebijakan ke depan tidak boleh bersifat trial dan error dalam menghadapi pandemi Covid-19. Jadi, segera harus dirumuskan dengan pendekatan yang berasal dari kacamata ilmu pengetahuan dengan melibatkan orang yang berpengalaman secara komprehensif dalam dunia epidemiologi, seperti salah satunya Siti Fadilah Supari.

“Kita menginginkan kebijakan ke depan dapat menyeimbangkan tantangan di mana satu sisi tetap mengedepankan upaya ketahanan ekonomi nasional tetap berjalan tetapi tanpa meninggalkan penyediaan public health services di tengah wabah. Dan, saya yakin pemerintah bersama mantan Menteri Kesehatan di era Presiden SBY, Siti Fadilah Supari dan seluruh pihak yang terlibat dapat mewujudkannya,” tutur Sultan.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di GenPI Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini