Erdogan Kembali Dikecam Prancis atas Pernyataannya, tapi Kali Ini Terkait...

Warta Ekonomi, Paris -

Prancis pada Rabu (21/7/2021) menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan provokasi setelah dia mendesak solusi dua negara untuk Siprus selama kunjungan ke utara pulau Mediterania yang diduduki Turki. Erdogan juga mendukung rencana kontroversial untuk membuka kembali sebagian kota "hantu" Varosha.

"Prancis sangat menyesalkan langkah sepihak yang tidak terkoordinasi dan merupakan provokasi," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, dikutip laman France24, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: Keberanian Erdogan Sulit Dibendung, Turki Siap Hadapi Segalanya Demi Taliban

"Ini merusak pemulihan kepercayaan yang diperlukan untuk dimulainya kembali negosiasi yang mendesak untuk penyelesaian masalah Siprus yang adil dan langgeng," tambah pernyataan itu.

Pada kunjungannya pada Selasa (20/7/2021) itu, Erdogan mendukung solusi dua negara di Siprus antara pemerintah Siprus Yunani yang diakui secara internasional di selatan dan utara yang diduduki Turki. Dalam perbedaan yang nyata dari upaya internasional untuk menyatukan kembali pulau itu berdasarkan federasi bikomunal.

Dia juga melemparkan bebannya di belakang rencana untuk membuka kembali sebagian resor pantai Varosha yang dikosongkan dari penduduk asli Siprus Yunani.

Siprus Turki mengatakan pada Selasa bahwa bagian dari Varosha akan berada di bawah kendali sipil dan orang-orang akan dapat merebut kembali properti --membuat marah Siprus Yunani yang menuduh saingan Turki mereka mengatur perampasan tanah secara diam-diam.

Varosha, kumpulan menakutkan dari hotel bertingkat tinggi dan tempat tinggal terlantar di zona militer yang tidak boleh dimasuki siapa pun, telah ditinggalkan sejak perang tahun 1974 membelah pulau itu.

Prancis, yang saat ini memimpin Dewan Keamanan PBB, akan mengangkat masalah itu dalam diskusi di sana pada hari Kamis, kata kementerian itu.

"Prancis menegaskan kembali keterikatannya pada kerangka kerja yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, berdasarkan federasi bizonal dan bikomunal, menawarkan dua komunitas jaminan penuh atas kesetaraan politik mereka," katanya.

Pulau ini terbagi antara Republik Siprus yang dikelola Yunani dan Siprus Utara yang dideklarasikan sendiri oleh Republik Turki, yang hanya diakui oleh Ankara.

Pasukan Turki merebut sepertiga utara Siprus pada tahun 1974 sebagai tanggapan atas kudeta yang gagal di Nikosia yang bertujuan menghubungkan negara itu dengan Yunani.