Kemendikbudristek Sebut PJJ Timbulkan Kesenjangan: Hanya 30% yang Bisa Ikuti PJJ Interaktif

Kemendikbudristek Sebut PJJ Timbulkan Kesenjangan: Hanya 30% yang Bisa Ikuti PJJ Interaktif Kredit Foto: Istimewa

Pengetatan pembatasan sosial melalui PPKM Darurat, Mikro, dan PPKM Level 4 membuat rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas kembali diundur. Dengan demikian, pembelajaran sekolah terhadap anak-anak kembali menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan secara daring.

Akan tetapi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan sistem PJJ menimbulkan kesenjangan dalam proses belajar bagi para murid di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Kemendikbudristek Imbau Orang Tua Lakukan Pendekatan Belajar Anak dengan Mengajak, Bukan Memerintah

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan kajian perihal dampak PJJ terhadap siswa menunjukkan hanya 30% yang bisa mengikuti pembelajaran daring secara interaktif.

"Hasilnya kira-kira 30% anak murid kita yang bisa melakukan pembelajaran daring dengan interaktif, yang lainnnya masih belum," kata Jumeri dalam dialog virtual Media Center KPCPEN, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya, kesenjangan akses belajar secara daring sangat terlihat terutama pada siswa di wilayah kota dan desa. "Kesenjangan pembelajaran daring antara kota dan desa, antara daerah terdepan dan terluar, itu semakin nyata kesenjangannya," ucapnya.

Sistem pembelajaran secara daring ini, lanjut Jumeri, hanya akan menguntungkan bagi satu kelompok masyarakat, yakni yang memiliki perangkat dan akses yang memadai. Sementara kelompok lainnya akan semakin tersingkir dari pemanfaatan sistem belajar daring.

Jumeri menyampaikan situasi darurat nasional atas pandemi Covid-19 membuat pihaknya memprioritaskan proteksi kesehatan murid-murid Indonesia. Akan tetapi, pihaknya akan berusaha bergerak dengan cepat memenuhi kebutuhan akses belajar para siswa ketika kondisi nasional mulai mereda.

"Memang fokus kami juga kesehatan harus jadi prioritas utama dan hak-hak belajar masa depan (anak-anak) juga harus mendapatkan prioritas. Kita akan berusaha secepat mungkin setelah situasi reda agar bisa belajar tatap muka," tuturnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini