Tata Kelola Kebijakan Buruk, Guru Besar IPB: Perlu Satu Badan Khusus Penanganan Covid-19

Tata Kelola Kebijakan Buruk, Guru Besar IPB: Perlu Satu Badan Khusus Penanganan Covid-19 Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Didin S. Damanhuri mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah berlansung selama nyaris dua tahun ini belum memuaskan.

“Ini disebabkan oleh pendekatan yang sangat Ad Hoc dengan berganti-gantinya tim di nasional. Pendekatan Ad Hoc sangat menonjol dan kurang menguntungkan bagi penanganan keseluruhannya seperti penetapan bansos dan insentif tenaga kesehatan,” ujarnya dalam diskusi Meneropong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Imbas PPKM Darurat yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Satgas Covid-19 Melalui BNPB Perkuat Penanganan Pandemi, Dukung Puluhan Ribu Fasilitas Isoman

Didin mengungkapkan tata kelola kebijakan yang buruk berimbas pada tata kelola politik dan ekonomi. Dalam situasi pandemi Covid-19, hal tersebut semakin menegaskan dengan adanya kegagapan dan keragu-raguan dalam kepemimpinan nasional sehingga menghasilkan keputusan yang tidak kuat.

Didin yang dikenal sebagai Ekonom INDEF ini menyebut tata kelola kebijakan yang plural antara daerah dan pusat selama ini tidak terorkestrasi dengan baik karena dominannya pendekatan Ad Hoc. Hal ini terlihat Ketika varian Delta sudah diberitakan menyebar di India, pemerintah Indonesia belum mengambil kebijakan  untuk menutup akses imigran ke Indonesia. Padahal di saat bersamaan, negara Malaysia dan Singapura sudah mengambil kebijakan untuk menutup akses.

“Karena selama ini menganggap pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Didin menyarankan agar diperlukannya dibentuk satu badan tetap yang khusus penanganan Covid-19. Hal tersebut didasarkan atas situasi pandemi-Covid-19 yang dinilai tidak dapat diprediksi kapan berhentinya.

Badan tetap tersebut selain fokus pada penanganan Covid-19, diharapkan tidak akan tergoda dengan dorongan politik pilpres pada 2024 mendatang, termasuk tidak tergoda dorongan bisnis pribadi yang menguntungkan perseorangan atau kelompok.

“Ini harus disudahi apalagi kita menghadapi varian Delta yang masif dan menular. Bias kebijakan dari pemerintah agar dihentikan. Sisi kesehatan dan daya beli ini yang harus didongkrak padahal sekarang ini menurut sebuah perhitungan kalangan UMKM umumnya turun daya beli mereka termasuk pendapatan mereka turun sampai 70 persen,” katanya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pendekatan Ad Hoc berorientasikan jangka pendek dan target penyelesaian masalah tak tuntas. Hal tersebut juga dapat ditemui pada kebijakan sektor perdagangan dan perindustrian.

Faisal juga tidak sepakat bila sejak awal terjadi dikotomi antara kesehatan dan ekonomi. Dia mengakui keduanya dianggap penting dalam kondisi saat ini. Meski begitu, dia menyebut kebutuhan kesehatan lebih utama. Dia mencontohkan China yang sejak kuartal I lebih memprioritaskan sektor kesehatan di atas ekonomi.

“Mereka memprioritaskan kesehatan dan ekonomi jangka panjang dan sekarang mereka satu-satunya negara yang benar2 pulih dan mereka kemudian yang membantu proses pemulihan dunia,” pungkasnya.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini