Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tidak Realistis, Sektor Ekspor Diprediksi Sebagai Penyelamat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyebut target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebelumnya berada di angka 7-8 persen dinilai tidak realistis dalam situasi pandemi Covid-19. Meski kemudian belakangan terdapat revisi target menjadi 3,7-4,5 persen.

“Angka tersebut sebenarnya masih terlalu tinggi. Ini menarik sebenarnya bahan bakunya sama. Tapi Analisa interpretasinya kok berbeda-beda. Makanya saya bertanya apa yang menyebabkan munculnya angka 7-8 persen tentu saja di luar itu ada alasan politiknya tapi paling tidak seharusnya ada rasionalisasinya,” ujarnya dalam diskusi Meneropong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Imbas PPKM Darurat yang diselenggarakan Narasi Institute, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Indonesia Dapat Sokongan Asian Development Bank Demi Capai Pertumbuhan Ekonomi

Alasannya, selama PPKM Darurat diberlakukan memiliki dampak terjadi penurunan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi komponen utama dalam struktur ekonomi yang paling besar.

Berdasarkan pengamatan Faisal pada kuartal di bulan April, angka pertumbuhan ekonomi yang diprediksinya berada pada kisaran 3-4 persen. Namun karena saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19, dia memprediksikan pertumbuhannya hanya berada di angka 3 persen.

“Alasannya karena ini perhitungan berdasarkan tahun ke tahun dibandingkan tahun lalu, kita mengalami kontraksi yang dalam pada kuartal 2 minus 5,4 persen, kuartal 3 minus 3,5 persen, kuartal 4 minus 2,07 persen. Sehingga dalam basis yang dalam untuk tumbuh yang positif kemungkinan lebih besar tahun ini walaupun kemudian masih terjadi restriksi. Kita bandingkan dengan awal PSBB 2020 yang dampaknya mendalam dan parah,” katanya.

Selain itu, kata Faisol, di luar dugaan sektor ekspor tumbuh luar biasa hingga mencapai 60 persen pada kuartal II tahun 2021. Berdasarkan sejarah pertumbuhan nilai ekspor, tahun ini merupakan yang tertinggi.

Surplus besar pada sektor ekspor pernah dialami pada 2017. Pertumbuhan nilai ekspor pada tahun tersebut sebesar 24 persen menjadi sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu.

Faisal menambahkan pertumbuhan nilai ekspor yang mencapai 60 persen tersebut juga diimbangi dengan lonjakan harga komoditas yang menjadi andalan Indonesia. Harga minyak misalnya, saat ini sudah berada pada harga 70 USD per barelnya. Selain itu, produksi manufaktur, meski masih sebagian kecil mulai naik dan banyak terjadi di industri turunan seperti besi dan baja yang memperbesar pengaruh nilai ekspor.

“Satu indikator bersumber Trand Map ini struktur ekspor kita 60 persen masih barang mentah komoditas. Sedangkan 40 persen sisanya dari manufaktur pada tahun 2019. Sebelumnya 2016-2018 kisaran rasio 55:45 tapi di beberapa tahun terakhir naik lagi karena golongan komoditas harganya naik. Kalau dibandingkan dalam kondisi setelah di setelah Orde Baru tahun 1999 lebih besar manufaktur dibandingkan komoditas, manufaktur rasionya 60:40,” katanya.

Uniknya, kata Faisal, pertumbuhan ekspor yang terjadi di masa PPKM Darurat, di sisi lain terjadi penurunan impor di kuartal II tahun 2021. Tingginya pertumbuhan ekspor dan berbanding balik dengan turunnya impor menyebabkan terjadi jarak yang melebar. Sehingga net ekspor menjadi lebih besar dan mampu meredam kontraksi konsumsi rumah tangga. Padahal dalam situasi normal sumbangsih ekspor dinilai kecil.

“Tapi kali ini pertumuhannya berkali-kali lipat sampai 60 persen sumbangannya menjadi besar tapi tidak cukup besar dengan yang ditargetkan pemerintah,” ungkapnya.