Kredit Foto: Antara/Biro Pers - Setpres
Presiden Joko Widodo menyebut, bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya. Di samping itu juga, faktor cuaca yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim disertai multibencana di waktu yang bersamaan. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan, untuk peningkatan kewaspadaan.
"Negara kita Indonesia ini memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Jumlah kejadian bencana geohidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya," ujar Jokowi dalam acara Rakorbangnas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kamis 29 Juli 2021.
Baca Juga: Keras! Gibran Rakabuming Bantah Pernyataan Menterinya Jokowi: Sudah Saya Jelaskan...
Presiden mencatat, gempa bumi misalnya. Pada kurun waktu tahun 2008–2016, rata-rata 5.000–6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat signifikan menjadi lebih dari 11.500 kali. Belum lagi bencana lain seperti cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensinya, durasi, dan intensitasnya.
Tren lain yang perlu diamati pula adalah periode ulang terjadinya El Nino atau La Nina pada periode 1981–2020, cenderung makin cepat, dua sampai dengan tiga tahunan. Bila dibandingkan periode 1950–1980, dulu berkisar lima sampai dengan tujuh tahunan.
"Dengan tantangan yang makin meningkat, kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda," kata dia.
Jokowi pun menekankan sejumlah hal. Kepada BMKG, Kepala Negara meminta lembaga itu terus bekerja mengikuti inovasi dan perkembangan teknologi yang makin maju.
Diberitakan sebelumnya juga bahwa Presiden menginginkan, peringatan dini dari BMKG harus menjadi rujukan dan digunakan oleh para pengambilan keputusan, baik di pemerintah pusat, daerah, dan berbagai sektor. Penting bagi suatu instasi maupun pihak-pihak mana pun merancang kebijakan dan pembangunan memerhatikan antisipasi kerawanan bencana.
"Karena itu, saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah," ujarnya.
"Tingkatkan terus kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi. Harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat," sambung Presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
