Ngaku Dukung Asia Tenggara, Bos Pentagon Tiba di Vietnam

Warta Ekonomi, Hanoi -

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (Menhan AS) Lloyd Austin berkunjung ke Vietnam untuk memperlihatkan dukungan AS terhadap negara-negara Asia Tenggara yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan (LCS). Austin dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Vietnam Phan V?n Giang.

Ia juga akan bertemu dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc dan Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Austin sempat mengunjungi tempat pesawat mantan Senator AS John McCain ditembak jatuh tahun 1967. McCain yang maju dalam pemilihan presiden dari Partai Republik 2008 pernah menjadi tahanan Perang Vietnam.

Baca Juga: Utusan China untuk Amerika Qin Gang Teken Nota Perdamaian Setibanya di Washington

Sejak Perang Vietnam berakhir, hubungan Washington dan Hanoi perlahan-lahan menghangat. Kedua negara memantau ketat aktivitas Beijing di LCS.

Vietnam adalah negara yang paling vokal melawan klaim China di perairan kaya sumber daya alam tersebut dan menerima berbagai perangkat militer AS termasuk kapal penjaga pantai.

Direktur Luar Negeri Kementerian Pertahanan Vietnam Letnan Jenderal Vu Chien Thang mengatakan pemimpin Vietnam dan Austin akan membahas virus corona dan langkah-langkah 'memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim'.

"Vietnam ingin tahu apakah AS akan melanjutkan keterlibatan militernya, akan melanjutkan kehadirannya di Laut China Selatan," kata pakar dari Center for Strategic and International Studies, Greg Poling, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (29/7/2021).

Pada Rabu (28/7/2021) transitnya kapal Angkatan Laut AS melalui Selat Taiwan membuat China marah. Sebelum tiba di Hanoi, Austin sempat singgah di Singapura. Ini adalah pertama kalinya ia berkunjung ke Asia Tenggara sejak bergabung dalam pemerintahan Presiden Joe Biden.

Dalam pidatonya di Singapura, Austin mengatakan AS berkomitmen untuk membangun hubungan konstruktif dan stabil dengan China, seperti memperbaiki krisis komunikasi dengan Angkatan Bersenjata China (PLA). Namun berulang kali ia mengatakan klaim Beijing di LCS 'tidak memiliki dasar hukum internasional' dan 'mengancam kedaulatan negara-negara di kawasan'.