Kredit Foto: Antara/FB Anggoro
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali merilis laporan tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia.
Menurut organisasi di bawah naungan PBB itu, jumlah kasus Corona di Jawa-Bali mulai melandai. Namun, laju penularan di luar Jawa-Bali justru mengalami lonjakan dalam sepekan terakhir. Karena itu, WHO menyarankan Indonesia untuk melanjutkan pembatasan sosial.
Baca Juga: Sumbang Rp2 Triliun untuk Penanganan Covid, Keluarga Akidi Tio Disandingkan dengan Bill Gates
WHO semakin rajin mengamati perkembangan Corona di Indonesia. Pekan lalu, organisasi yang dipimpin Tedros Adhanom Ghebreyesus itu, menyoroti soal tingginya angka kematian akibat Corona di Indonesia. Kemarin, WHO kembali merilis laporan teranyarnya yang dirangkum dalam Situasi-65. Dalam laporan per 28 Juli itu, WHO menyoroti soal lonjakan kasus Corona di luar Jawa.
Menurut lembaga yang bermarkas di Jenewa, Swiss itu, dalam kurun waktu 19-25 Juli, terjadi peningkatan kasus signifikan di beberapa provinsi. Setidaknya, ada 7 provinsi yang mengalami penularan sangat tinggi. Yaitu DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Dua provinsi di antaranya mengalami peningkatan di atas 50 persen. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan, yang masing-masing mencatatkan peningkatan 58 dan 50 persen.
Di 16 provinsi lain, kata WHO, lonjakan kasus juga masih terjadi. Kebanyakan terjadi di luar Jawa. Misalnya, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara yang mengalami lonjakan kasus lebih dari 25 persen.
Bagaimana di Pulau Jawa? Menurut WHO, tren infeksi di Jawa mengalami penurunan di seluruh provinsi, kecuali Jawa Tengah.
Secara umum, lanjut WHO, tingkat penularan di Indonesia masih sangat tinggi. Angka positivity rate belum menurun. Bahkan, hampir mencapai rekor puncak yang pernah dicetak Desember lalu, yaitu 30,5 persen. "Sejak saat itu, positivity rate telah meningkat dengan cepat dan mantap, mencapai tingkat CT4 (insiden sangat tinggi) hingga saat ini. Pada 25 Juli, positivity rate adalah 29,0 persen," tulis laporan itu.
Terakhir, WHO menyarankan agar Indonesia terus melanjutkan dan memperketat pembatasan-pembatasan yang telah berlaku saat ini. WHO juga menegaskan, ketaatan protokol kesehatan perlu ditingkatkan.
"Upaya menekan penularan melalui PPKM perlu dilanjutkan dan dipercepat. Sangat penting bagi masyarakat untuk terus berlatih menjaga jarak fisik, tangan dan pernapasan kebersihan, penggunaan masker, menghindari pengaturan keramaian, tertutup dan kontak dekat, dan memastikan ventilasi yang baik untuk membatasi penyebaran Covid-19," tutup laporan tersebut.
Yang disampaikan WHO ini senada dengan yang dilaporkan berbagai media di Tanah Air dalam sepekan terakhir. Di DKI Jakarta misalnya, sudah mulai terjadi penurunan kasus. Sebelumnya, angka kasus mencapai 7-8 ribu per hari. Kini di kisaran 3 ribuan. Penurunan kasus ini berdampak pada berkurangnya antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat. Sebelumnya, antrean pasien meluber hingga ke luar.
Secara nasional, penambahan kasus Corona masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kemarin, ada tambahan 43.479 kasus baru. Dengan begitu, total kasus Corona di Indonesia sudah mencapai 3,331 juta orang.
Angka kematian juga bertambah. Kemarin, sebanyak 1.893 orang wafat akibat Corona, sehingga totalnya menjadi 90.552 orang. Tiga hari lalu, jumlah kasus kematian menembus rekor baru yaitu sebanyak 2.069 orang.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan kasus positif dan angka kematian di luar Jawa dan Bali menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Jumlah kematian di Juli ini menjadi yang paling banyak selama pandemi. Hingga kemarin, total kematian di Juli sudah 30.168 kematian.
Jumlah kematian itu, kata dia, memperlihatkan peningkatan drastis dibandingkan 7.913 kematian pada Juni 2021 dan 5.057 pada Mei 2021. Menurut Wiku, jika dilihat dari 10 provinsi yang mengalami kenaikan kasus kematian mingguan per 25 Juli 2021, lima provinsi berada di luar Jawa dan Bali. Lima provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.
"Hal ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerahnya karena sebagian besar kabupaten/kota di provinsi tidak menjalankan PPKM Level 4," kata Wiku, dalam konferensi pers virtual di Graha BNPB Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, sejak kenaikan kasus pada Juni lalu, pemerintah terus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai langkah pencegahan. Misalnya, dengan penambahan fasilitas isolasi terpusat dan rumah sakit lapangan di beberapa daerah.
Wiku mendorong agar semua pihak melakukan usaha terbaik menekan angka kematian. "Pemerintah daerah diminta untuk selalu memantau rumah sakit di wilayah masing-masing mengantisipasi kenaikan dengan memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, tempat tidur dan tenaga kesehatan yang bertugas," pesannya. [BCG]
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
